TAVAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Sejumlah elemen pemuda Gorontalo meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo mengevaluasi keberadaan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango.
Desakan tersebut muncul karena adanya persoalan yang berkaitan dengan perizinan lingkungan serta hubungan perusahaan dengan masyarakat setempat.
Aspirasi itu disampaikan dalam pertemuan antara perwakilan pemuda dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pertemuan tersebut difasilitasi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tomas Mopili.
Dalam forum itu, pemuda menyoroti aktivitas PT Celebes Bone Mineral dan PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo. Mereka meminta pemerintah memastikan seluruh dokumen perizinan dan persyaratan lingkungan kedua perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah provinsi harus segera mengambil tindakan tegas. Persoalan izin lingkungan jangan sampai diabaikan karena menyangkut langsung kepentingan masyarakat. Kami meminta pemerintah memeriksa kembali seluruh dokumen dan memastikan perusahaan benar-benar memenuhi ketentuan,” ujar salah satu perwakilan pemuda.
Tidak hanya dua perusahaan tersebut, pemuda juga membawa persoalan antara PT Gorontalo Mineral dengan masyarakat ke hadapan pemerintah.
Mereka meminta konflik tersebut segera dicarikan jalan keluar. Evaluasi terhadap izin usaha juga didorong dilakukan apabila ditemukan pelanggaran atau perusahaan dinilai tidak memenuhi kewajibannya kepada daerah dan masyarakat.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail merespons aspirasi tersebut dengan meminta agar setiap persoalan diselesaikan berdasarkan data serta dokumen resmi.
Menurut Gusnar, pemerintah perlu memeriksa status perizinan, dokumen lingkungan, hingga persyaratan operasional perusahaan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Ia menegaskan investasi di daerah tidak boleh berkembang menjadi persoalan sosial yang berkepanjangan. Pemerintah akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tomas Mopili mengatakan fasilitasi pertemuan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus upaya membuka ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah.
Tomas menilai investasi tetap penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kegiatan usaha harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.
“Yang kita inginkan adalah ada kepastian. Investasi boleh berjalan, tetapi jangan sampai masyarakat dirugikan. Pemerintah harus memastikan seluruh proses, mulai dari izin, lingkungan hingga hubungan perusahaan dengan masyarakat, berjalan sesuai aturan,” kata Tomas.
