TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Muhammad Ryano Panjaitan, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Ryano menilai, perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keamanan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Menurutnya, dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan informasi kepala negara harus ditangani secara serius. Apalagi, institusi negara memiliki tanggung jawab melindungi keamanan dan kehormatan Presiden.
“Tidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara,” kata Ryano dalam keterangannya, Kamis, 4 November 2026.
Ia menegaskan, setiap pejabat negara wajib menjalankan tugas sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan penyimpangan, proses hukum harus berjalan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang terlibat.
KNPI Minta Penegakan Hukum Transparan
Ryano juga mengingatkan agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Menurutnya, pengungkapan kasus tidak boleh dipengaruhi kepentingan kelompok ataupun spekulasi yang berkembang di ruang publik.
“Bagi kami, tidak boleh ada ruang lagi bagi para pengkhianat bangsa. Namun, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ryano.
Ia menilai, kejelasan proses penyidikan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Ryano berharap penyidik tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga menjelaskan rangkaian peristiwa, mekanisme penyadapan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi.
Tiga Perwira Polri Jadi Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.
Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Salah satu dugaan yang diungkap berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.
Dalam pengembangan perkara, dugaan penyadapan disebut menyasar sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis, hingga Presiden Prabowo Subianto.
Desakan KNPI agar perkara tersebut diusut tuntas menjadi perhatian terhadap pentingnya akuntabilitas penegakan hukum, terutama ketika dugaan pelanggaran berkaitan dengan keamanan informasi kepala negara.
Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
