TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program bantuan pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga miskin di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Kamis (30/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai sambungan listrik di salah satu rumah penerima bantuan yang belum dapat difungsikan meski proses pemasangan instalasi telah selesai.
Dalam peninjauan lapangan itu, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo turut didampingi jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Gorontalo.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A. Jusuf, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh instalasi listrik di rumah penerima manfaat telah terpasang. Namun, aliran listrik belum dapat disambungkan karena belum tersedianya KWh meter dari PT PLN (Persero).
“Instalasi listriknya sudah selesai dipasang, tetapi penyambungannya belum bisa dilakukan karena saat ini masih terjadi keterbatasan ketersediaan KWh meter dari pihak PLN. Kondisi ini tentu menjadi perhatian kami karena masyarakat sudah sangat menantikan manfaat dari program bantuan ini,” ujar Paris Jusuf.
Menurut Paris, kendala serupa tidak hanya terjadi di Kecamatan Telaga Biru. Persoalan keterbatasan KWh meter juga dilaporkan dialami oleh sejumlah calon penerima bantuan listrik gratis di berbagai daerah di Provinsi Gorontalo.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut, Komisi II DPRD meminta Dinas ESDM Provinsi Gorontalo segera melakukan pendataan terhadap masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, tetapi belum memperoleh pemasangan KWh meter.
“Setelah data tersebut terkumpul, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN untuk membahas solusi konkret agar proses pemasangan meteran dapat segera direalisasikan dan masyarakat dapat menikmati akses listrik sebagaimana mestinya,” tegas Paris.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan program bantuan listrik gratis agar berjalan sesuai sasaran. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera menikmati layanan listrik sebagai kebutuhan dasar yang penting bagi kehidupan sehari-hari.
