TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mendatangi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan status dan keberlanjutan program revitalisasi Asrama Haji Provinsi Gorontalo.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung Kamis (17/9/2026) dan secara khusus dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai program, termasuk kepastian alokasi pembiayaan yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah pusat.
Rombongan Komisi III diterima langsung oleh Direktur Pembiayaan Hibah Dalam Negeri Bappenas, Agustin. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya DPRD memperoleh penjelasan resmi menyusul adanya surat dari Kementerian Haji dan Umrah yang diterima pada 27 Agustus 2026.
Surat tersebut sebelumnya menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program revitalisasi Asrama Haji Gorontalo, terutama berkaitan dengan informasi mengenai pembatalan maupun perubahan pelaksanaan program.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan pihaknya sengaja melakukan konsultasi sekaligus klarifikasi langsung ke Bappenas agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
“Setelah kami melakukan klarifikasi ke Bappenas, ternyata program revitalisasi Asrama Haji Provinsi Gorontalo tidak dibatalkan, tetapi ditunda sementara,” kata Espin.
Menurutnya, kepastian tersebut menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat Gorontalo. Sebab, revitalisasi Asrama Haji merupakan program yang membutuhkan dukungan lintas lembaga serta kepastian dari sisi perencanaan dan pembiayaan pemerintah pusat.
Espin menjelaskan, penundaan program bukan disebabkan Gorontalo dikeluarkan dari rencana revitalisasi. Persoalan tersebut lebih berkaitan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan nomenklatur pada sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Perubahan tersebut, kata dia, ikut berpengaruh terhadap mekanisme administrasi dan alur pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya telah direncanakan.
“Jadi ini bukan pembatalan program. Gorontalo tetap masuk dalam alokasi pembiayaan revitalisasi Asrama Haji. Hanya saja masih diperlukan sejumlah penyesuaian, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia maupun kelengkapan administrasi,” jelasnya.
Dengan adanya hasil klarifikasi tersebut, Komisi III DPRD Gorontalo memastikan program revitalisasi Asrama Haji masih memiliki ruang untuk dilanjutkan setelah proses penyesuaian di tingkat pemerintah pusat selesai.
Bagi DPRD, kepastian mengenai status program sekaligus menjadi dasar untuk mengawal tahapan selanjutnya. Terlebih, program revitalisasi membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait agar tidak kembali terjadi persoalan administratif yang dapat menghambat pelaksanaan.
Espin menegaskan Komisi III tidak hanya melakukan konsultasi, tetapi akan terus memantau perkembangan program tersebut hingga seluruh proses yang diperlukan di tingkat pusat dapat diselesaikan.
“Kami berharap proses penyesuaian ini dapat segera diselesaikan sehingga program revitalisasi Asrama Haji di Gorontalo bisa kembali berjalan,” pungkas Espin.
Dengan demikian, informasi mengenai revitalisasi Asrama Haji Gorontalo yang sebelumnya dikaitkan dengan pembatalan program kini mendapat kejelasan. Berdasarkan hasil konsultasi Komisi III DPRD Gorontalo dengan Bappenas, program tersebut masih tercatat dalam alokasi pembiayaan, namun pelaksanaannya sementara mengalami penundaan karena proses penyesuaian kelembagaan dan administrasi di tingkat pemerintah pusat.
