TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mulai mematangkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Rapat yang berlangsung di DPRD Provinsi Gorontalo itu menghadirkan mitra kerja Komisi III, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Biro Administrasi Perekonomian (Ekbang), serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan pembahasan KUA PPAS 2027 tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga mengevaluasi efektivitas program dan kesiapan organisasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Espin, salah satu perhatian utama Komisi III adalah fungsi strategis Biro Administrasi Perekonomian yang selama ini berperan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap berbagai program pemerintah.
“Dalam pembahasan KUA PPAS 2027 kami bersama seluruh mitra kerja mengevaluasi kesiapan program yang akan masuk dalam APBD tahun depan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Biro Ekbang yang memiliki fungsi strategis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah, namun belum didukung anggaran yang memadai maupun struktur organisasi yang ideal,” kata Espin Tulie. Selasa,21/07/26.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan, Biro Ekbang menjalankan fungsi monitoring terhadap sejumlah sektor strategis, seperti infrastruktur, pertanian, perikanan, ketahanan pangan, hingga koperasi dan UMKM.
Namun, menurut Espin, pelaksanaan tugas tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran operasional dan belum lengkapnya struktur organisasi biro.
Komisi III menemukan adanya kekosongan pada jabatan kepala bagian sehingga alur koordinasi organisasi belum berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti kondisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), khususnya terkait masih terbatasnya jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki sertifikasi sesuai ketentuan.
Menurut Espin, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak agar pelaksanaan proyek pemerintah dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel.
“Kami juga menemukan masih banyak PPK yang perlu mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Ini harus menjadi perhatian karena kualitas SDM sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Komisi III akan mendorong agar pelatihan tersebut mendapat dukungan anggaran pada APBD 2027,” ujarnya.
Komisi III, lanjut Espin, juga akan mengusulkan penyempurnaan struktur organisasi di sejumlah biro agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan visi serta misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menegaskan setiap investasi anggaran pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menciptakan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami sepakat bahwa setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan daya ungkit terhadap perekonomian daerah. Jangan sampai investasi anggaran besar justru tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Prinsip inilah yang akan kami pegang dalam pembahasan bersama TAPD maupun Banggar nanti,” tegas Espin.
Untuk memperkuat argumentasi dalam pembahasan anggaran, Komisi III juga meminta seluruh OPD menyerahkan data pendukung terkait kebutuhan program prioritas tahun 2027.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar DPRD dalam memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah sekaligus tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.
Espin menambahkan, Komisi III berkomitmen mengawal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar setiap kebijakan yang disepakati mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.
