TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah masuk dalam perhatian program nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Manado, Jumat (18/9/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimuddin, dan diterima Kepala Sub-Bagian Umum dan Tata Usaha BPJN Sulawesi Utara, Jenry Wongkar, SE.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan di Gorontalo yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memanfaatkan pertemuan itu untuk melakukan koordinasi sekaligus sinkronisasi terkait pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan nasional.
La Ode Haimuddin mengatakan koordinasi dengan BPJN diperlukan agar kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah dapat berjalan searah dengan program pemerintah pusat.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin melakukan koordinasi sekaligus menyinkronkan program infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan kebutuhan yang ada di Provinsi Gorontalo,” ujar La Ode Haimuddin.
Menurutnya, keberadaan jalan dan jembatan memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah.
Infrastruktur yang memadai juga dinilai dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menunjang aktivitas ekonomi di Provinsi Gorontalo.
Karena itu, DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain menyampaikan kebutuhan daerah, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Komisi III untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, serta rencana penanganan jalan dan jembatan nasional di wilayah Gorontalo.
La Ode berharap komunikasi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan BPJN terus diperkuat.
Menurutnya, koordinasi yang berkelanjutan penting agar kebutuhan infrastruktur strategis di Gorontalo dapat menjadi bagian dari perencanaan program pemerintah pusat.
Hasil pertemuan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan DPRD Provinsi Gorontalo dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mengawal aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Dengan koordinasi tersebut, DPRD berharap berbagai kebutuhan konektivitas di Gorontalo dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan pemerintah pusat.
