Tabayyun.co.id, GORONTALO – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama yang dirangkaikan dengan Forum Pemangku Kepentingan Provinsi Gorontalo Tahun 2026, Kamis (12/3/2026).
Forum tersebut merupakan agenda rutin yang membahas evaluasi pelaksanaan program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo itu dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan terkait layanan kesehatan menjadi perhatian bersama. Salah satunya menyangkut masih adanya beberapa jenis penyakit yang belum sepenuhnya tercakup dalam layanan BPJS Kesehatan.
Selain itu, forum juga menyoroti kasus pasien yang harus pulang lebih cepat dari rumah sakit meskipun kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih setelah menjalani operasi. Situasi tersebut dinilai dapat memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, program pemeriksaan kesehatan gratis yang disampaikan oleh seorang dokter anak dalam forum itu mendapat apresiasi dari peserta kegiatan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Provinsi Gorontalo saat ini menempati peringkat pertama dalam capaian layanan kesehatan gratis.
Meski demikian, Sekretaris Komisi IV menilai program tersebut masih perlu diperluas agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Menurutnya, selama ini kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis masih sering dilaksanakan pada momentum tertentu, seperti saat peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo.
“Layanan kesehatan gratis sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada momentum tertentu saja. Jika memungkinkan, setiap puskesmas dapat membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat,” ujar ketua Fraksi Golkar.
Ia juga menyoroti perlunya fleksibilitas dalam pelaksanaan layanan tersebut. Jika masyarakat tidak sempat mengikuti layanan pada hari tertentu, maka akses pemeriksaan kesehatan gratis seharusnya tetap tersedia di waktu lain.
Selain itu, meskipun Gorontalo telah meraih capaian tertinggi dalam layanan kesehatan gratis, pemerintah daerah diharapkan tetap memperkuat sosialisasi kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu terus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan penyakit.
“Jika penyakit dapat dicegah sejak awal, maka potensi kemiskinan akibat biaya kesehatan juga bisa ditekan. Ini sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi beban anggaran jaminan kesehatan,” ungkap dengan nada tegas.
Melalui forum ini diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta para pemangku kepentingan semakin kuat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
