TABAYYUN.CO.ID, NASIONAL— Isu pergantian pucuk pimpinan Polri kembali menjadi perhatian. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui sosok yang bakal menjadi calon Kapolri berikutnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri peresmian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Listyo sekaligus menitipkan pesan kepada calon penggantinya agar program kepolisian yang berkaitan dengan kepentingan pekerja tetap dilanjutkan.
Ia secara khusus meminta agar Desk Ketenagakerjaan Polri tetap dioptimalkan meskipun nantinya terjadi pergantian Kapolri.
“Karena ini juga menjadi bagian dari untuk terus menjaga komitmen yang sudah terbangun. Dan saya juga sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti,” kata Listyo.
Listyo bahkan menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian ketika berbicara mengenai keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan Polri.
Ia mengaku siap turun langsung bersama para buruh apabila program tersebut tidak berjalan optimal setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.
“Kalau saya sudah pensiun, kalau Desk Ketenagakerjaan itu tidak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo. Setuju, ya?” ujar Listyo.
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo di hadapan para pekerja yang menghadiri kegiatan KSPSI.
Menurut dia, keberadaan Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kalangan pekerja.
Desk tersebut menangani sejumlah persoalan ketenagakerjaan, mulai dari konsultasi dan pengaduan hingga mediasi perselisihan serta penegakan hukum terkait tindak pidana ketenagakerjaan.
“Ya, karena ini artinya saya hanya ingin bahwa Desk Ketenagakerjaan nanti, siapapun Kapolrinya, terus memberikan pelayanan optimal,” tegasnya.
Listyo juga mengeklaim keberadaan Desk Ketenagakerjaan telah membantu menyelesaikan sejumlah persoalan hubungan industrial.
Menurutnya, beberapa persoalan yang sebelumnya berlangsung selama bertahun-tahun dapat ditangani lebih cepat setelah mendapatkan fasilitasi melalui desk tersebut.
Selain menangani perselisihan, Polri juga disebut membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dan beberapa waktu yang lalu juga kami memfasilitasi agar buruh-buruh yang terkena PHK juga bisa kembali mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.
Listyo menilai program tersebut harus tetap berjalan tanpa bergantung pada siapa yang nantinya menduduki posisi Kapolri.
Karena itu, ia mengaku telah menyampaikan pesan tersebut kepada sejumlah calon Kapolri yang disebutnya sudah diketahuinya.
Sebelumnya, Listyo Sigit juga telah memberikan penjelasan mengenai isu pergantian Kapolri yang sempat ramai dibicarakan, termasuk kabar mengenai surat presiden (Surpres).
Saat ditemui usai menghadiri agenda di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu (5/8/2026), Listyo menegaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Pergantian jabatan merupakan hak prerogatif Presiden. Sebagai prajurit, saya siap menjalankan setiap keputusan yang diambil Presiden,” ujar Listyo Sigit.
Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai isu pergantian pimpinan Polri sebelum adanya keputusan resmi dari Presiden.
Listyo juga memastikan isu mengenai Surpres tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Kapolri.
“Saya tidak mengambil pusing dengan isu yang beredar. Yang terpenting bagi saya adalah tetap fokus bekerja dan menjalankan tugas sebagai Kapolri,” katanya.
Hingga kini, keputusan resmi mengenai pergantian Kapolri tetap menjadi kewenangan Presiden. Listyo pun menegaskan dirinya siap menjalankan keputusan apa pun yang nantinya ditetapkan pemerintah.
