Tabayyuun.co.id, JAKARTA — Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sistem kalender baru yang mengedepankan kesatuan waktu umat Islam secara global.
Berbagai tanggapan terhadap implementasi KHGT terus bermunculan. Namun, dinamika tersebut dinilai sebagai bagian dari proses penyempurnaan konsep kalender Islam yang lebih terpadu dan berjangka panjang.
Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut berlandaskan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.
Menurutnya, KHGT kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah dan menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya digunakan.
Parameter Astronomis Terpenuhi
Penerapan KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP). Salah satu parameternya adalah posisi hilal pascakonjungsi dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi.
Untuk awal Ramadhan 1447 H, parameter tersebut terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal 05° 23’ 01” dan elongasi 08° 00’ 06”.
Konjungsi (ijtimak) terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Setelah matahari terbenam pada hari tersebut, posisi hilal yang memenuhi parameter KHGT telah tercapai di wilayah Alaska, sehingga keesokan harinya ditetapkan sebagai awal Ramadhan.
Perbedaan dengan Kriteria Pemerintah
Kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Setelah matahari terbenam, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi kriteria pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia.
Karena itu, pemerintah diperkirakan menetapkan awal Ramadhan pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun keputusan resmi tetap menunggu proses rukyat, laporan lapangan, sidang isbat, dan pengumuman Menteri Agama.
Prinsip Kesatuan Umat
Penerapan KHGT berangkat dari argumentasi teologis dan fikih yang menekankan prinsip kesatuan umat (ummah wahidah) serta universalitas Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin dalam sistem waktu sosial-keagamaan.
Pemahaman ini melahirkan konsep fikih ittihad al-mathali’ atau matlak global, yaitu ketika hilal telah terbukti secara definitif di satu wilayah di bumi, ketetapannya berlaku secara global.
Muhammadiyah mendasarkan penetapan awal Ramadhan pada prinsip tersebut karena hilal telah memenuhi parameter secara definitif.
Perbedaan Metode, Bukan Prinsip Ibadah
Baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama menggunakan pendekatan hisab imkan rukyat, namun berbeda dalam implementasi. KHGT menetapkan parameter 5–8 sebagai hasil hisab definitif yang berlaku global tanpa menunggu verifikasi rukyat. Sementara kriteria MABIMS 3–6,4 yang digunakan pemerintah mensyaratkan konfirmasi rukyat dan berlaku dalam batas wilayah Indonesia.
KHGT juga memungkinkan penetapan kalender jauh hari sebelumnya sehingga umat dapat merencanakan aktivitas Ramadhan secara pasti. Sebaliknya, keputusan pemerintah baru ditetapkan setelah proses rukyat dan sidang isbat.
Perbedaan awal Ramadhan yang mungkin terjadi bukanlah perbedaan akidah atau prinsip ibadah, melainkan perbedaan teknis dalam penerapan kriteria dan cakupan keberlakuannya. Keduanya memiliki dasar ilmiah dan pertimbangan maslahat masing-masing.
Masukan dan kritik terhadap implementasi KHGT dipandang sebagai bagian dari proses ilmiah dan ijtihad untuk menyempurnakan sistem kalender Islam yang lebih terintegrasi.
