TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Panitia Steering Committee (SC) Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa seluruh tahapan persiapan pelaksanaan Musprov sejauh ini dilakukan berdasarkan amanah Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan dari Kadin Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua SC Musprov Kadin Gorontalo, Dr. Salma Rivani Luawo, dalam konferensi pers yang digelar bersama jajaran panitia pelaksana dan organisasi. Rabu, 20/05/26 di kantor Kadın Gorontalo.
Menurut Dr. Salma Rivani Luawo atau lebih dikenal dengan sapaan Rini, ada tiga poin utama yang ingin dijelaskan kepada publik, terutama menyangkut legalitas tahapan Musprov yang selama ini dipertanyakan sejumlah pihak.
Ia mengatakan, banyak anggapan bahwa tahapan Musprov belum sah karena belum adanya surat balasan resmi dari Kadin Indonesia terkait persetujuan pelaksanaan agenda tersebut.
Namun, kata dia, jika dicermati lebih jauh, SK perpanjangan yang diberikan kepada Ketua Umum Kadin Gorontalo memuat amanah untuk mempersiapkan pelaksanaan Musprov.
“Yang pertama ingin kami jelaskan bahwa tahapan yang selama ini dipertanyakan publik sebenarnya merupakan amanah dari SK perpanjangan Ketua Umum. Jadi, dasar kami menjalankan tahapan persiapan Musprov itu jelas,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, panitia telah mengirimkan surat resmi kepada Kadin Indonesia untuk meregistrasi rencana pelaksanaan Musprov Gorontalo yang dijadwalkan pada 29–30 Mei 2026. Namun hingga kini, surat tersebut belum mendapatkan balasan.
Kondisi itu, menurutnya, membuat panitia belum dapat menjalankan seluruh tahapan secara resmi, meskipun secara internal persiapan telah dilakukan secara matang.
“Dari sisi SC sebenarnya kami sudah sangat siap. Timeline tahapan juga sudah kami susun, mulai dari pembukaan pendaftaran, verifikasi calon, sampai pelaksanaan Musprov. Tetapi pelaksanaan resmi tetap harus menunggu persetujuan dari Kadin Indonesia,” katanya.
Rini menambahkan, selain fokus pada pelaksanaan Musprov tingkat provinsi, pihaknya juga harus memperhatikan kondisi kepengurusan Kadin kabupaten dan kota yang telah demisioner sejak Oktober tahun lalu.
Menurut dia, keputusan apakah kepengurusan daerah akan diperpanjang, ditunjuk caretaker, atau langsung dilakukan pemilihan ketua definitif sepenuhnya menjadi kewenangan Kadin Indonesia.
“Kabupaten dan kota ini juga menjadi perhatian karena sebagian besar sudah demisioner. Apakah nanti diperpanjang, ditunjuk caretaker, atau langsung definitif, semuanya menunggu asistensi dan keputusan dari Kadin Indonesia,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi yang dialami Gorontalo bukan satu-satunya. Saat ini terdapat enam provinsi lain yang menghadapi persoalan serupa sehingga proses asistensi dari Kadin Indonesia membutuhkan waktu lebih panjang.
Di sisi lain, kata Salma, sejumlah pengurus pusat Kadin Indonesia juga tengah menjalankan agenda lain, termasuk ibadah haji dan kegiatan organisasi di luar negeri.
“Kami memahami bahwa Kadin Indonesia tidak hanya mengurus Gorontalo. Ada beberapa provinsi dengan kondisi yang sama, sementara sebagian pengurus pusat juga sedang menjalankan agenda nasional maupun luar negeri,” ujarnya.
Terkait usulan agar uang pendaftaran calon ketua umum dikembalikan jika Musprov batal dilaksanakan, Rini memastikan panitia belum membuka tahapan pendaftaran secara resmi.
Karena belum ada kepastian jadwal dari Kadin Indonesia, maka pengumuman pembukaan pendaftaran yang sebelumnya direncanakan pada 21 Mei diputuskan untuk ditunda.
“Karena belum ada kepastian tanggal pelaksanaan dari Kadin Indonesia, maka otomatis pembukaan pendaftaran kami tunda. Jadi belum ada proses penerimaan uang pendaftaran,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa besaran kontribusi pencalonan sebesar Rp250 juta yang sempat beredar masih dalam tahap koordinasi dengan Kadin Indonesia dan belum memperoleh jawaban final.
“Besaran kontribusi itu masih terus kami koordinasikan dengan Kadin Indonesia. Sampai sekarang juga belum ada jawaban resmi,” tambahnya.
Sementara itu, anggota SC Musprov Kadin Gorontalo, Helmi Adam Nento, mengatakan bahwa seluruh tahapan awal sebenarnya telah dijalankan hingga menjelang pembukaan pendaftaran calon ketua umum.
Namun karena persetujuan pelaksanaan Musprov dari Kadin Pusat belum diterbitkan, panitia akhirnya memutuskan menunda tahapan pendaftaran.
“Tahapan sebenarnya sudah berjalan sampai pada rencana pembukaan pendaftaran besok. Tetapi karena persetujuan Kadin Pusat terkait pelaksanaan tanggal 29–30 Mei belum ada, maka SC sepakat menunda pendaftaran sampai ada keputusan lebih lanjut,” kata Helmi.
Ia menambahkan, komunikasi dengan Kadin Indonesia terus dilakukan oleh panitia, termasuk oleh Ketua Organizing Committee (OC). Namun hingga kini belum ada kepastian resmi terkait jadwal pelaksanaan Musprov.
Helmi juga memastikan, apabila nantinya sudah ada pendaftaran dan agenda Musprov batal dilaksanakan, maka seluruh kontribusi atau biaya pendaftaran akan dikembalikan.
“Kalau misalnya nanti sudah ada pendaftaran lalu pelaksanaannya tidak jadi, tentu kontribusi itu akan dikembalikan. Itu pasti,” tandasnya.
