TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Terpilihnya Andi Rahmatillah alias Papip Celebes sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Gorontalo periode 2026–2031 menuai pertanyaan dari Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kota Gorontalo.
Ketua Bapera Kota Gorontalo, Rivaldy Iriawan Eka Putra Bau, mempertanyakan proses Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Kota Gorontalo yang disebut tidak melibatkan pemerintah daerah sebagai salah satu mitra strategis Kadin.
Menurut Rivaldy, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut siapa yang terpilih sebagai ketua umum, tetapi lebih kepada bagaimana proses organisasi tersebut dijalankan serta sejauh mana prinsip kemitraan antara Kadin dan pemerintah daerah diperhatikan.
“Yang kami pertanyakan adalah prosesnya. Muskot Kadin Kota Gorontalo ini seharusnya melibatkan pemerintah daerah karena Kadin bukan organisasi yang berdiri sendiri tanpa kaitan dengan pembangunan ekonomi daerah,” kata Rivaldy. Selasa,15/09/26.
Ia menilai, posisi Kadin memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penguatan sektor usaha, hingga pemberdayaan pelaku UMKM.
Rivaldy kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.
Menurutnya, regulasi tersebut menempatkan Kadin sebagai wadah dunia usaha sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
“Kalau Kadin disebut sebagai mitra pemerintah, maka hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah tidak boleh diabaikan. Jangan sampai proses pemilihan pengurus justru berjalan tanpa komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar Kadin Indonesia dan jajaran di daerah mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Rivaldy, Kadin di daerah semestinya tidak hanya berorientasi pada urusan internal organisasi, tetapi juga mampu menerjemahkan agenda pembangunan pemerintah ke dalam program konkret bagi dunia usaha.
“Presiden sudah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Kadin harus hadir sebagai partner strategis pemerintah, bukan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Ia menyebut sejumlah agenda nasional membutuhkan keterlibatan dunia usaha, mulai dari ketahanan pangan, program makanan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur dan perumahan, peningkatan investasi, penguatan UMKM hingga penciptaan lapangan kerja.
Karena itu, menurut Rivaldy, Kadin Kota Gorontalo harus memiliki kepengurusan yang mampu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan ekonomi.
“Jangan sampai Kadin hanya sibuk memilih ketua, tetapi lupa bahwa tugas besarnya adalah bagaimana pengusaha dan pemerintah duduk bersama membangun ekonomi daerah,” tegasnya.
Bapera Kota Gorontalo juga meminta agar proses dan hasil Muskot Kadin Kota Gorontalo dapat dijelaskan secara transparan kepada publik, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaan, keterlibatan pemangku kepentingan serta dasar organisasi yang digunakan.
Rivaldy menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk mempersoalkan pribadi Andi Rahmatillah alias Papip Celebes.
“Kami tidak sedang menyerang pribadi Papip Celebes. Yang kami pertanyakan adalah proses dan mekanismenya. Kalau prosesnya sudah sesuai aturan, silakan dijelaskan secara terbuka kepada publik,” pungkasnya.
