TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Keterbatasan akses fasilitas publik, kesempatan kerja, hingga keterlibatan dalam kegiatan legislatif menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan perwakilan penyandang disabilitas kepada DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (12/10/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo di Ruang Rapat Ketua DPRD. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Thomas Mopili bersama para wakil ketua dan dihadiri Ketua penyandang disabilitas, Muhajir Suleman.
Dalam pertemuan itu, penyandang disabilitas meminta pemerintah daerah dan DPRD memperkuat kebijakan inklusif agar mereka memiliki akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, serta kegiatan pemerintahan.
Salah satu usulan yang disampaikan Muhajir adalah penyediaan juru bahasa isyarat dalam rapat paripurna dan kegiatan resmi DPRD. Fasilitas tersebut dinilai penting agar informasi yang disampaikan pimpinan maupun pejabat melalui podium dapat dipahami penyandang disabilitas, terutama tunarungu.
Selain akses informasi, Muhajir mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan reses anggota DPRD di setiap daerah pemilihan. Ia mengusulkan keterwakilan sekitar dua persen dari konstituen agar aspirasi kelompok disabilitas dapat diserap secara langsung.
Usulan itu menempatkan kegiatan reses bukan hanya sebagai ruang menyerap aspirasi masyarakat secara umum, tetapi juga sebagai sarana memastikan kebutuhan kelompok disabilitas masuk dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan daerah.
Fasilitas publik dan kesempatan kerja jadi perhatian
Persoalan aksesibilitas juga menjadi sorotan dalam audiensi tersebut. Perwakilan penyandang disabilitas mengungkapkan masih terbatasnya fasilitas pendukung, termasuk akses bagi pengguna kursi roda dan alat bantu berjalan di sejumlah fasilitas sektor swasta.
Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi kemandirian penyandang disabilitas, termasuk ketika mengakses layanan publik maupun mencari pekerjaan.
Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, mereka meminta dukungan kebijakan serta fasilitas yang lebih inklusif. Kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan dan memasuki dunia kerja dinilai perlu diperkuat agar penyandang disabilitas memiliki peluang yang setara.
Muhajir juga mengusulkan program pemberdayaan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu gagasannya adalah penerbitan kartu khusus penyandang disabilitas yang memungkinkan pemegangnya memperoleh potongan harga di gerai ritel, seperti Alfamart dan Indomaret.
Usulan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk melihat kemungkinan penerapan serta mekanisme pelaksanaannya.
Anggaran aksesibilitas disiapkan pada 2027
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili bersama jajaran pimpinan DPRD menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangan dan mekanisme kelembagaan.
Salah satu hal yang dibahas adalah peningkatan aksesibilitas gedung DPRD, termasuk penyediaan jalur khusus bagi pengguna kursi roda dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa anggaran untuk fasilitas aksesibilitas penyandang disabilitas telah dialokasikan pada tahun anggaran 2027.
Adapun toilet khusus penyandang disabilitas disebut telah tersedia di bagian atas sebelah kanan Gedung Ruang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.
Selain fasilitas fisik, pimpinan DPRD juga menyepakati pentingnya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan lembaga, termasuk reses dan kegiatan publik lainnya.
Tindak lanjut mengenai pelibatan tersebut akan dikoordinasikan dengan bagian terkait di lingkungan Sekretariat DPRD, termasuk Bagian Umum dan pihak yang menangani kegiatan reses.
DPRD juga menegaskan bahwa usulan program dan dukungan anggaran bagi penyandang disabilitas perlu dibahas bersama pemerintah daerah serta perangkat daerah terkait melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
Atlet disabilitas butuh dukungan pembinaan
Selain aksesibilitas, pendidikan, dan pekerjaan, audiensi turut membahas kebutuhan dukungan bagi kegiatan olahraga penyandang disabilitas.
Organisasi olahraga disabilitas tengah mempersiapkan seleksi tingkat provinsi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Paralimpiade Nasional yang direncanakan berlangsung di DKI Jakarta pada 2027.
Dukungan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pembinaan atlet, menyediakan kesempatan berlatih yang memadai, serta membuka peluang lebih besar bagi atlet disabilitas untuk berprestasi.
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada lembaga legislatif. Sejumlah aspirasi yang muncul mencakup penyediaan akses informasi, perbaikan fasilitas, keterlibatan dalam reses, pemberdayaan ekonomi, hingga pembinaan olahraga.
Tindak lanjut atas berbagai usulan itu akan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.
