TABAYYUN.CO.ID, NASIONAL- Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus diplomat senior, Dino Patti Djalal, menyoroti tingginya intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara. Menurut Dino, frekuensi lawatan internasional Presiden perlu dievaluasi agar lebih efisien dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.
Dalam video yang diunggah melalui akun media sosial X miliknya, Dino menyebut Prabowo menjadi salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia memperkirakan Presiden menghabiskan sekitar satu dari enam hari masa jabatannya untuk menjalankan agenda di luar Indonesia.
“Bapak Presiden telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri,” sebut Dino dalam sebuah video yang diunggah melalui akun X/Twitter-nya, dikutip Minggu (31/5/2026).
Menurut Dino, tingginya frekuensi perjalanan tersebut berpotensi memunculkan persepsi kurang baik di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi serta ketidakpastian global.
Selain itu, ia menyoroti besarnya biaya yang harus ditanggung negara untuk setiap kunjungan luar negeri Presiden beserta rombongan. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan mulai dari tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, pengamanan hingga kebutuhan protokoler.
“Satu perjalanan [Prabowo dan rombongan] keluar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar,” ujarnya.
Sebagai solusi, Dino menyampaikan lima usulan yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas diplomasi sekaligus menekan biaya perjalanan negara.
Usulan pertama adalah memanfaatkan teknologi komunikasi seperti panggilan video dan telepon untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan para pemimpin dunia. Menurutnya, substansi pertemuan diplomatik umumnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa harus selalu dilakukan secara tatap muka.
“Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” ucapnya.
Usulan kedua adalah memaksimalkan forum internasional dengan memperbanyak agenda pertemuan bilateral dalam satu kesempatan. Dino menyebut konsep “1 plus 8”, yakni satu forum internasional yang dibarengi pertemuan dengan sedikitnya delapan pemimpin negara lain.
“Sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir,” sebut Dino.
Selanjutnya, ia meminta agar agenda perjalanan luar negeri Presiden diumumkan lebih awal kepada publik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan dan manfaat kunjungan tersebut.
“Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera, misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat,” katanya.
Usulan keempat adalah memperbanyak penerimaan kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibandingkan melakukan lawatan ke luar negeri. Menurut Dino, langkah tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sekaligus menghemat anggaran negara.
“Untuk satu tahun ke depan, Presiden Prabowo [disarankan] lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri,” tuturnya.
Adapun usulan kelima adalah mendelegasikan lebih banyak misi diplomatik teknis kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono, sehingga tujuan diplomasi tetap tercapai tanpa harus selalu melibatkan Presiden dan rombongan besar.
“Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi,” sebut dia.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyatakan pemerintah menghargai setiap masukan yang disampaikan kepada Presiden.
Menurut Qodari, seluruh keputusan terkait kunjungan luar negeri selalu mempertimbangkan manfaat strategis yang dapat diperoleh Indonesia.
“Pasti asas manfaat menjadi sesuatu yang utamabagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah, termasuk soal keluar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara,” ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara.
Qodari menjelaskan kunjungan Prabowo ke Prancis telah direncanakan sejak lama dan mencakup berbagai agenda penting, termasuk kerja sama pertahanan, pengembangan alutsista, hingga potensi kolaborasi di sektor logam tanah jarang atau rare earth.
Ia juga menilai hubungan personal Prabowo dengan sejumlah pemimpin dunia menjadi aset diplomasi yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi Indonesia di masa mendatang.
Menurut pemerintah, manfaat yang diperoleh dari kunjungan tersebut harus dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya diukur dari besarnya biaya yang dikeluarkan negara.
“Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu kanjuga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan.Dan kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan dari Perancis kemarin itumemang betul-betul bisa besar dan signifikan,” tandasnya.
