TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah hingga aparat keamanan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut.
Permintaan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama empat bendungan lainnya, Jumat (10/7/2026).
Menurut Presiden, pemerintah berkomitmen melanjutkan Program MBG karena dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Namun, ia mengakui masih terdapat pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi.
“MBG kita teruskan! Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo.
Karena itu, Prabowo meminta gubernur, bupati, camat hingga kepala desa melakukan pemeriksaan langsung terhadap dapur-dapur MBG di wilayah masing-masing. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, ia meminta agar segera dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya.
“Maka saya minta Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa! Laporkan kepada Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya,” ujarnya.
Selain pemerintah daerah, Presiden juga menginstruksikan jajaran TNI dan Polri ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Prabowo menegaskan Program MBG merupakan program strategis nasional karena menyasar pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
“MBG ini adalah sangat strategis karena ini makan untuk anak-anak kita generasi penerus. Dia harus sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus baik, sel otot harus baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kejaksaan Agung saat ini masih mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola Program MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional periode 2025–2026.
Dalam perkembangan penyidikan, sejumlah mantan pejabat BGN telah ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.
Selain ketiga mantan pejabat tersebut, penyidik juga menetapkan sejumlah pihak swasta sebagai tersangka. Hingga kini, Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam program tersebut.
