TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA/GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional yang dimulai dari daerah. Pesan tersebut disampaikan saat menerima jajaran pengurus Kadin Indonesia bersama pimpinan Kadin dari 38 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan seluruh pimpinan Kadin provinsi hadir memenuhi undangan Presiden. Menurutnya, diskusi bersama Presiden difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari potensi daerah.
“Ya hari ini, kami Kadin, datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang, ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah,” kata Anindya.
Ia menjelaskan, forum tersebut tidak hanya diikuti pengurus Kadin daerah, tetapi juga sekitar 30 asosiasi dan himpunan pelaku usaha nasional.
Menurut Anindya, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari dialog yang pernah dilakukan bersama Presiden Prabowo di Hambalang pada Agustus 2025, sebelum kepala negara menggelar rapat kerja kabinet.
“Hadir juga nanti ada 30 asosiasi dan himpunan. Jadi harusnya diskusinya sangat menarik. Dan ini kita lihat menyambung diskusi dengan Pak Presiden tahun lalu di bulan Agustus 2025, ketika kami diundang ke Hambalang sebelum beliau melakukan raker,” ujarnya.
Anindya menilai berbagai tantangan ekonomi dunia yang sebelumnya diprediksi kini benar-benar terjadi. Karena itu, pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat koordinasi agar mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Gorontalo Belum Musprov
Di tengah dorongan Presiden agar Kadin menjadi motor penggerak ekonomi daerah, perhatian kini tertuju ke Provinsi Gorontalo.
Hingga saat ini, Kadin Gorontalo menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov) untuk memilih kepengurusan baru. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi optimalisasi peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pengembangan dunia usaha.
Sejumlah pelaku usaha menilai keberadaan kepengurusan definitif sangat penting agar Kadin mampu menjalankan fungsi organisasi secara maksimal, mulai dari menjembatani aspirasi pengusaha hingga mendukung program pembangunan pemerintah daerah.
Jasin: Jangan Hanya Fokus Musprov
Mantan Wakil Ketua Umum Kadin Gorontalo Bidang Perizinan, Investasi, Ekspor dan Pasar Modal, Jasin Mohammad, menyambut positif rencana kedatangan jajaran Kadin Indonesia ke Gorontalo.
Menurut Jasin, kehadiran Kadin Indonesia memiliki makna strategis karena organisasi tersebut merupakan mitra resmi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
“Tentunya, saya merasa bahagia jika Kadin Pusat ingin berkunjung ke Gorontalo,” kata Jasin.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Kadin di daerah harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi.
“Tentunya, dengan amanat undang-undang maka Kadin Gorontalo wajib mendukung program pemerintah kabupaten, kota dan provinsi,” jelasnya.
Jasin berharap kedatangan Kadin Indonesia tidak hanya dipandang sebagai agenda pergantian kepengurusan.
Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali peran Kadin sebagai rumah besar dunia usaha yang mampu melahirkan gagasan dan solusi bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo.
Isu Caretaker Menguat
Di tengah belum terlaksananya Musprov, beredar informasi bahwa Kadin Indonesia akan menunjuk seorang caretaker untuk mempersiapkan proses transisi kepengurusan di Gorontalo.
Meski belum diumumkan secara resmi, informasi tersebut mendapat perhatian luas dari kalangan pengusaha karena dinilai akan menentukan arah organisasi menjelang Musprov.
Penunjukan caretaker lazim dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Musprov sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
Jika langkah tersebut benar direalisasikan, maka peta persaingan menuju kursi Ketua Kadin Gorontalo diperkirakan ikut berubah.
Sejumlah figur yang sebelumnya disebut-sebut akan maju sebagai calon ketua diperkirakan akan kembali melakukan konsolidasi politik organisasi sambil menunggu jadwal resmi Musprov.
Pelaku usaha berharap seluruh proses berlangsung secara transparan, demokratis, dan tetap mengedepankan persatuan agar kepengurusan yang terpilih nantinya memiliki legitimasi kuat.
Yuliandre Darwis Disebut Jadi Caretaker
Informasi terbaru yang beredar menyebutkan pengurus Kadin Indonesia, Yuliandre Darwis, dipercaya menjadi caretaker Kadin Gorontalo.
Yuliandre dikenal sebagai akademisi dan pakar komunikasi nasional. Ia pernah menjabat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016–2019 sebelum aktif sebagai salah satu pengurus di Kadin Indonesia.
Sejumlah sumber menyebut penunjukan Yuliandre dilakukan untuk mengawal proses transisi kepengurusan hingga pelaksanaan Musprov.
Pengalamannya mendampingi berbagai agenda Kadin di sejumlah provinsi dinilai menjadi modal penting dalam memastikan proses organisasi berjalan sesuai aturan.
Apabila benar ditetapkan sebagai caretaker, Yuliandre akan memegang peran strategis dalam membangun komunikasi dengan pengurus daerah, menyusun tahapan Musprov, sekaligus menjaga netralitas organisasi selama proses pemilihan berlangsung.
Namun demikian, hingga berita ini ditulis belum ada pengumuman resmi dari Kadin Indonesia mengenai penunjukan Yuliandre Darwis sebagai caretaker Kadin Gorontalo. Karena itu, informasi tersebut masih menunggu konfirmasi dari pengurus pusat.
Terlepas dari dinamika yang berkembang, pesan Presiden Prabowo agar Kadin menjadi penggerak ekonomi dari daerah menjadi tantangan tersendiri bagi Gorontalo. Kehadiran kepengurusan yang definitif melalui Musprov diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah, sehingga Kadin Gorontalo dapat kembali memainkan peran strategis dalam mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
