TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Nama Yuliandre Darwis kembali menjadi sorotan di tengah polemik penyelenggaraan agenda Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Gorontalo.
Yuliandre Darwis sebelumnya ditunjuk sebagai karateker KADIN Gorontalo setelah diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Umum KADIN Indonesia.
Penunjukan tersebut membawa mandat penting, yakni menata organisasi sekaligus mempersiapkan rangkaian Musyawarah Kabupaten/Kota (Muskab/Muskot) hingga Musprov untuk memilih ketua definitif KADIN Gorontalo.
Informasi yang diterima menyebutkan, rangkaian Muskab/Muskot dan Musprov KADIN Gorontalo semula direncanakan berlangsung pada awal September 2026.
Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan agenda organisasi tersebut justru memunculkan polemik.
Sejumlah pihak kemudian mempertanyakan sejauh mana mandat karateker dijalankan, termasuk terkait proses penataan organisasi,proses pemilihan ketua kadin kabupaten/kota melalui musyawarah dan persiapan menuju Musprov.
Sorotan tersebut membuat rekam jejak Yuliandre Darwis ikut kembali diperbincangkan.
Pria kelahiran Jakarta, 21 Juli 1980 itu dikenal memiliki latar belakang akademik, organisasi, bisnis, dan komunikasi yang cukup panjang.
Yuliandre menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran, Bandung, dan menyelesaikannya pada 2004.
Semasa kuliah, ia aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan pernah dipercaya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Padjadjaran.
Setelah menyelesaikan pendidikan S1, Yuliandre melanjutkan studi di Universitas Teknologi Mara (UiTM), Shah Alam, Selangor, Malaysia. Ia menempuh pendidikan magister dan doktor di bidang komunikasi massa.
Pada usia 30 tahun, Yuliandre berhasil meraih gelar doktor.
Aktivitas organisasinya juga terus berkembang. Saat berada di Malaysia, ia aktif di Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan dipercaya sebagai ketua.
Pada 2007, Yuliandre juga terpilih sebagai Duta Muda UNESCO dan pernah mewakili Indonesia dalam kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Paris, Prancis.
Di bidang akademik, ia kemudian berkiprah sebagai dosen Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas, Padang.
Ia juga pernah dipercaya menjadi Ketua Program Studi Magister Komunikasi FISIP Universitas Andalas.
Selain akademik, Yuliandre memiliki pengalaman dalam organisasi profesi dan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Namanya juga dikenal melalui sejumlah kegiatan penelitian dan kajian komunikasi. Salah satunya penelitian mengenai komunikasi pariwisata Sumatera Barat yang mengangkat event Tour de Singkarak.
Penelitian tersebut membawanya mempresentasikan hasil kajian di Harvard University, Boston, Amerika Serikat, pada Mei 2013.
Di organisasi profesi, Yuliandre pernah dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) pada periode 2013–2017.
Pada 2015, ia juga tercatat pernah menjadi staf ahli Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Kariernya kemudian berlanjut ke lembaga negara. Pada 2016, Yuliandre terpilih sebagai salah satu dari sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) setelah proses seleksi dan pemungutan suara di DPR RI.
Ia kemudian dipercaya memimpin KPI untuk periode 2016–2019.
Dengan latar belakang tersebut, penunjukan Yuliandre sebagai karateker KADIN Gorontalo menjadi bagian dari upaya membawa organisasi menuju kepengurusan definitif.
Dalam struktur sementara yang dibentuk setelah penunjukan karateker, sejumlah nama turut ditempatkan untuk membantu proses transisi organisasi.
Dewan Penasihat sementara dipimpin Erwin Aksa sebagai ketua dengan H. Azis Syamsudin sebagai wakil ketua.
Sementara Dewan Pertimbangan sementara dipimpin Taufan E.N. Rotorasiko sebagai ketua. Ia didampingi HM Zulkarnaen Arief, Widiyanto Saputro dan Sampan Simanjorang sebagai wakil ketua.
Yuliandre juga didampingi sejumlah wakil ketua umum, yakni Muhammad Natsir, Biben Moh Noersyamsyah, Hamza Rahayaan, Tedja Somantri dan Lasden Luther Sihotang.
Sejumlah pengurus lama juga masih tercatat dalam struktur sementara tersebut, di antaranya Syamsul Bahri Umar dan Salma Rivani Luwou. Nama lainnya yang masuk adalah Adi Nurhadi, Ade Gulita, Akhmad Paudji, Roni Hadinita dan Rudolfus Paskalis.
Secara organisasi, keberadaan karateker semestinya menjadi bagian dari proses penataan menuju kepengurusan definitif. Tugas tersebut mencakup memastikan tahapan Muskab/Muskot dan Musprov berlangsung sesuai ketentuan organisasi serta membuka ruang bagi proses pemilihan ketua definitif.
Karena itu, ketika tahapan menuju Musprov menimbulkan persoalan dan keberatan dari sejumlah pihak, posisi karateker ikut menjadi perhatian.
Sorotan terhadap Yuliandre bukan semata menyangkut rekam jejak pribadinya, tetapi terutama berkaitan dengan mandat yang melekat pada posisi karateker KADIN Gorontalo.
Dengan agenda Musprov yang kini menjadi perhatian berbagai pihak, proses penyelenggaraan pemilihan ketua definitif akan menjadi momentum untuk melihat sejauh mana tahapan transisi organisasi dapat berjalan sesuai aturan dan diterima oleh para pemangku kepentingan KADIN Gorontalo.
