TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menegaskan bahwa partainya memiliki sikap politik yang jelas terhadap pemerintahan. Ia membantah anggapan yang menyebut posisi PDIP berada di wilayah abu-abu antara koalisi pemerintah dan oposisi.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Menurutnya, PDIP telah menentukan posisi sebagai partai penyeimbang dalam sistem demokrasi.
“Engga kok, (posisi) kita jelas,” kata Puan.
Penegasan itu sekaligus menjawab berbagai sorotan dari sejumlah partai politik mengenai arah politik PDIP di parlemen.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta PDIP segera memperjelas posisinya. PKB menilai sikap politik yang tidak tegas berpotensi menimbulkan kebingungan dalam dinamika politik nasional.
Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan bahwa jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, maka partai tersebut sebaiknya secara terbuka mengambil peran sebagai oposisi.
“Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.
Menurut Jazilul, kepastian posisi politik menjadi penting karena partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah sedang berupaya menjalankan berbagai program prioritas nasional. Ia menilai perbedaan sikap merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara konsisten.
“Selama ini kami yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Namun, kalau ada kesan mengganggu jalannya program-program pemerintah, tentu itu tidak baik. Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B,” tegasnya.
PDIP hingga kini memang belum bergabung dalam koalisi pemerintahan. Meski demikian, partai berlambang banteng moncong putih itu beberapa kali menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat, sekaligus memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki.
Sikap tersebut menjadi dasar pernyataan Puan Maharani yang menegaskan bahwa peran PDIP adalah sebagai penyeimbang, bukan berada dalam posisi yang tidak jelas.
