TABAYYUN,CO,ID, GORONTALO – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Selasa (30/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dan disambut Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Ridwan Matoka, bersama jajaran. Pertemuan membahas evaluasi pelaksanaan program sekaligus arah kebijakan di sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke M. Kamaru, mengatakan kunjungan itu dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan berskala nasional yang telah digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.
“Hari ini kami melakukan kunjungan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura. Tentunya kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan event skala nasional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak yang signifikan serta membawa manfaat dan kontribusi positif bagi para petani dan nelayan,” ujar Meyke.
Ia menuturkan, DPRD ingin memastikan penyelenggaraan agenda nasional tidak hanya sukses dari sisi pelaksanaan, tetapi juga mampu melahirkan program lanjutan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan nelayan melalui dukungan anggaran pemerintah.
“Dari kesuksesan agenda nasional tersebut, kami ingin mengetahui implikasi yang akan diterima oleh petani maupun nelayan. Apakah akan ditunjang dengan anggaran serta program-program unggulan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Hal ini harus kita pastikan benar-benar ada,” tegasnya.
Selain membahas program strategis, DPRD juga menerima informasi mengenai rencana dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan di Gorontalo.
Dalam kesempatan itu, DPRD turut meminta penjelasan terkait perkembangan usulan program yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta aspirasi masyarakat yang telah dihimpun saat kegiatan reses.
“Kami juga mengharapkan penjelasan mengenai sejauh mana program Pokir dan aspirasi masyarakat telah diakomodasi. Dari hasil kunjungan pagi ini, kami memperoleh informasi bahwa hal tersebut akan segera disampaikan,” ungkap Meyke.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti struktur anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura. Besarnya porsi belanja pegawai dinilai berpotensi mengurangi ruang anggaran bagi pelaksanaan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Hal yang sangat menarik perhatian kami adalah alokasi anggaran di dinas ini. Persentase belanja pegawai sudah cukup tinggi sehingga menghimpit pelaksanaan beberapa program prioritas. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian bersama, termasuk perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Bapak Gubernur, agar program-program unggulan tetap memperoleh alokasi anggaran yang memadai dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui hasil reses tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi dengan pemerintah daerah semakin kuat sehingga kebijakan dan penganggaran di sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan dapat berjalan lebih efektif serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
