TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Rencana revitalisasi dan pengembangan poliklinik serta Asrama Haji Provinsi Gorontalo yang sebelumnya diproyeksikan mulai dikerjakan pada 2026 mengalami penundaan.
Kepastian tersebut diperoleh Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo setelah melakukan konsultasi ke Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Kunjungan tersebut turut didampingi unsur Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo, yakni Kepala Bagian Tata Usaha, Azis. Rombongan Komisi III diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Teguh Dwi Nugroho.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian mengenai keberlanjutan program revitalisasi dan pengembangan poliklinik serta Asrama Haji Gorontalo.
Menurut Espin, hasil konsultasi memastikan bahwa proyek tersebut bukan dibatalkan, melainkan mengalami penundaan.
“Ini bukan pembatalan, tetapi penundaan. Proses pemisahan kementerian membutuhkan penataan kelembagaan, personalia, hingga infrastruktur,” jelas Espin.
Ia menjelaskan, penundaan tersebut berkaitan dengan proses pemisahan kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah.
Pemisahan kelembagaan yang berlangsung pada akhir 2025 tersebut turut berpengaruh terhadap perencanaan dan penganggaran program pembangunan.
Salah satunya menyangkut pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Espin menyebut proses penyusunan dan pengesahan APBN 2026 telah berlangsung sebelum penataan kelembagaan tersebut selesai. Kondisi itu membuat sejumlah program membutuhkan penyesuaian dalam perencanaan anggaran.
Meski proyek tertunda, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memastikan tetap mendorong agar pembangunan tersebut dapat dilanjutkan.
Koordinasi juga telah dilakukan bersama pemerintah daerah, Bappenas, dan Komisi VIII DPR RI untuk mencari solusi terhadap persoalan anggaran sekaligus memastikan keberlanjutan program.
“Kami terus melakukan koordinasi dan mengupayakan penyelesaiannya bersama pemerintah daerah, DPRD, serta pihak-pihak terkait. Harapannya, pembangunan poliklinik dan revitalisasi Asrama Haji Gorontalo dapat mulai dilaksanakan pada 2027 melalui pembiayaan SBSN,” ujar Espin.
Espin menegaskan, pembangunan tersebut memiliki arti penting bagi peningkatan fasilitas pelayanan jemaah haji asal Gorontalo.
Menurutnya, keberadaan fasilitas yang lebih memadai tidak hanya dibutuhkan untuk menunjang pelayanan jemaah saat pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam mengembangkan layanan perhajian ke depan.
Komisi III, kata Espin, akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat kepastian mengenai penganggaran dan pelaksanaan proyek.
Targetnya, setelah seluruh proses penataan kelembagaan dan penganggaran selesai, revitalisasi Asrama Haji serta pembangunan dan pengembangan poliklinik dapat mulai direalisasikan pada 2027.
