TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Menurutnya, opini WTP merupakan indikator penting yang menunjukkan kualitas tata kelola keuangan daerah telah memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK.
“Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah kita semakin transparan, akuntabel, dan patuh terhadap aturan yang berlaku,” ujar Ridwan, Kamis (4/6/2026).
Meski memberikan apresiasi, Ridwan menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai keberhasilan dalam aspek administrasi dan pelaporan keuangan. Ia menilai keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan anggaran daerah dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, setiap program yang dibiayai APBD harus mampu menjawab berbagai kebutuhan publik, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor ekonomi produktif, hingga peningkatan kualitas layanan dasar.
“Bagi kami di DPRD, WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Anggaran harus mampu membuka lapangan kerja, memperkuat sektor pertanian dan perikanan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menekan angka kemiskinan,” tegasnya.
Ridwan menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan daerah. Karena itu, capaian opini WTP diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Ia juga mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi pijakan untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
“WTP harus menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pembangunan, bukan justru menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan kita berikutnya adalah bagaimana mengubah tertib administrasi ini menjadi lompatan kemajuan ekonomi daerah. APBD yang sehat harus melahirkan rakyat yang semakin sejahtera,” pungkas Ridwan.
Lebih lanjut, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
DPRD berharap sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah terus diperkuat agar kualitas pengelolaan keuangan yang telah mendapat pengakuan dari BPK dapat berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
