TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 tidak boleh dimaknai sebatas penyusunan dokumen anggaran. Menurutnya, KUA-PPAS harus menjadi peta jalan yang mengarahkan perjuangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan setelah mencermati hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 yang dilakukan seluruh komisi di DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menilai, berbagai pembahasan yang telah berlangsung berhasil memetakan persoalan sekaligus peluang strategis yang dapat menjadi fokus pembangunan daerah ke depan.
“Bagi saya, KUA-PPAS tidak boleh dipandang hanya sebagai proses penyusunan dokumen anggaran. KUA-PPAS adalah peta jalan politik pembangunan daerah. Di sinilah arah kebijakan ditentukan, prioritas pembangunan disusun, dan komitmen politik diuji untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, tugas DPRD tidak berhenti setelah pembahasan anggaran selesai. Justru, tahap selanjutnya adalah mengawal berbagai program prioritas melalui koordinasi lintas sektor, kunjungan lapangan, hingga membangun komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar program-program strategis memperoleh dukungan pendanaan.
Ia menyebut sejumlah agenda pembangunan yang perlu terus diperjuangkan, di antaranya pembangunan Pasar Induk melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan guna memperkuat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM.
Selain itu, Ridwan juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan transmigrasi, normalisasi sungai, pembangunan bronjong melalui Balai Wilayah Sungai, pembangunan jembatan, jaringan listrik, serta fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah.
Di bidang ekonomi, ia menilai penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan kawasan desa nelayan, hilirisasi peternakan ayam terpadu, peningkatan status RS Ainun Habibie dari Tipe C menjadi Tipe B, hingga percepatan pembangunan Segmen III Gorontalo Outer Ring Road harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
Ridwan juga mengingatkan masih adanya sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius, seperti penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit dan penuntasan batas wilayah yang memerlukan kepastian hukum serta koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan akan lebih mudah dicapai apabila terdapat keselarasan antara pokok-pokok pikiran anggota DPR RI dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sinergi tersebut dinilai penting agar perjuangan pembangunan berjalan dalam satu arah yang saling memperkuat.
Ia juga mengingatkan agar Gorontalo tidak kehilangan momentum dalam memperjuangkan proyek-proyek strategis nasional, termasuk rencana pembangunan Rel Kereta Api Trans Sulawesi yang diyakini mampu meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Ridwan mengatakan berbagai catatan tersebut disusun berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS di masing-masing komisi yang berkembang melalui berbagai pemberitaan media. Karena itu, ia berharap seluruh rekomendasi dari Komisi I, II, III, dan IV dapat dihimpun menjadi satu dokumen perjuangan bersama DPRD Provinsi Gorontalo.
“Keberhasilan KUA-PPAS tidak diukur dari selesainya pembahasan anggaran, melainkan dari sejauh mana seluruh program tersebut dapat diwujudkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Politik anggaran harus menjadi politik pengabdian, bukan sekadar politik administrasi,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Ridwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
“Selamat berjuang kepada seluruh rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Mari kita jadikan setiap program yang kita perjuangkan sebagai ikhtiar bersama untuk menghadirkan Gorontalo yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.”
