TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mendorong kepastian kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran kelembagaan. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan yang disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, H. Rifli M. Katili, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI).
Rakernas berlangsung pada 15–17 Oktober 2026 di Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Forum nasional tersebut mengangkat tema “Penguatan Kebijakan Bimbingan Teknis Anggota DPRD dalam Mendukung Profesionalisme dan Optimalisasi Fungsi DPRD”.
Dalam forum itu, Rifli menyoroti kesesuaian kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, serta subkegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya, termasuk ketentuan yang berlaku pada 2026.
Persoalan tersebut dinilai penting agar penyusunan anggaran dapat mengakomodasi kebutuhan fasilitasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., menjelaskan bahwa perencanaan program perlu mempertimbangkan keluaran atau output yang ingin dicapai, prinsip efisiensi dan efektivitas, serta keterkaitan antara kebutuhan kegiatan dan hasil yang diharapkan.
Menurut penjelasan narasumber, sejumlah kebutuhan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memiliki keterkaitan substansi dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan sepanjang sesuai dengan kodefikasi, nomenklatur, dan ketentuan yang berlaku.
Untuk persoalan teknis yang memerlukan kepastian lebih lanjut, narasumber menyarankan agar Sekretariat DPRD menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri. Jawaban resmi diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.
Sekretariat DPRD Dituntut Berorientasi pada Hasil
Rakernas III ASDEPSI dibuka Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si.
Kegiatan ini diikuti 38 sekretaris DPRD provinsi se-Indonesia. Setiap provinsi juga mengutus satu kepala bagian sesuai ketentuan undangan.
Dalam sambutannya, Buky menekankan posisi strategis Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Meski menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan kesekretariatan harus tetap terjaga secara tepat, terukur, dan akuntabel.
Sementara itu, Herman mengingatkan bahwa pekerjaan Sekretariat DPRD tidak semestinya berhenti pada urusan administrasi, keuangan, dan penyerapan anggaran.
Ia mendorong jajaran sekretariat memahami arah pembangunan daerah, menguasai data, serta mampu mengidentifikasi persoalan pemerintahan secara menyeluruh.
Pendekatan start from the end turut ditekankan dalam perencanaan program, yakni menetapkan tujuan akhir dan hasil yang hendak dicapai sebelum menentukan langkah pelaksanaan. Dengan demikian, anggaran dan administrasi menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan, bukan tujuan akhir.
Keberhasilan pemerintahan, menurut Herman, juga perlu dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat, seperti penurunan kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan peningkatan kualitas pembangunan manusia.
Delegasi Gorontalo Berperan dalam Sesi Materi
Selain Rifli, delegasi Provinsi Gorontalo turut diikuti Akristianto Ahmad, S.H., M.H., M.Si., yang menjabat Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Akristianto mendapat kepercayaan menjadi moderator pada sesi terakhir yang menghadirkan dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Karim Suryadi.
Dalam sesi tersebut, Karim membawakan materi bertajuk “Penguatan Komunikasi Politik dan Kepemimpinan Strategis Sekretariat DPRD dalam Mendukung Profesionalisme dan Kinerja DPRD”.
Pembahasan mencakup penguatan komunikasi politik, hubungan antarlembaga, dan kepemimpinan strategis untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD secara profesional.
Partisipasi tersebut menjadi bagian dari keterlibatan delegasi Gorontalo dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan kelembagaan sekretariat DPRD di tingkat nasional.
Rifli berharap ASDEPSI semakin berperan sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan penyampaian aspirasi sekretariat DPRD provinsi di seluruh Indonesia.
Ia juga berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Hasil Rakernas III ASDEPSI diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperbaiki kualitas pelayanan kesekretariatan.
Dengan dukungan kelembagaan yang profesional, Sekretariat DPRD diharapkan semakin optimal dalam menunjang pelaksanaan fungsi DPRD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
