Oleh: Ridwan Monoarfa – Politisi dan Mantan Aktivis Buruh
Tabayyun.co.id, – Setiap peringatan Hari Buruh Internasional selalu menjadi momentum refleksi bagi kaum pekerja di Indonesia.
Di tengah riuh tuntutan kenaikan upah, perlindungan kerja, hingga jaminan sosial, satu pertanyaan besar kembali mengemuka: apakah buruh harus membangun Partai Buruh yang kuat, atau justru membentuk blok politik yang mampu menjadi penentu arah kekuasaan?
Buruh sejatinya merupakan salah satu kekuatan pemilih terbesar di Indonesia. Mereka hadir di hampir seluruh sektor strategis, mulai dari pabrik, pelabuhan, perkebunan, hingga ekonomi digital yang kini terus berkembang.
Namun ironisnya, kekuatan besar tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi pengaruh politik yang mampu menentukan arah kebijakan negara.
Buruh kerap terlihat kuat di jalanan melalui aksi demonstrasi besar-besaran, tetapi melemah ketika memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan.
Fenomena ini bukan hal baru. Sejak era Reformasi 1998, berbagai regulasi ketenagakerjaan terus memunculkan kontroversi dan perlawanan.
Aspirasi buruh memang sering menggema di depan gedung parlemen, namun tidak sedikit yang akhirnya kandas ketika berhadapan dengan kepentingan elite politik dan kekuatan modal.
Persoalan utamanya bukan pada kurangnya massa, melainkan pada belum tepatnya instrumen politik yang digunakan gerakan buruh.
Secara historis, hubungan buruh dan politik di Indonesia memang mengalami perjalanan yang tidak sederhana. Pada masa Orde Baru, gerakan buruh mengalami depolitisasi melalui sistem serikat tunggal yang dikontrol negara.
Setelah Reformasi, ruang demokrasi terbuka lebar, tetapi berbagai upaya membangun partai buruh kerap mengalami kegagalan karena tidak mampu melewati ambang batas parlemen.
Di sisi lain, suara pekerja juga terfragmentasi ke berbagai partai akibat faktor patronase, identitas politik, hingga pragmatisme elektoral.
Kondisi ini menunjukkan bahwa buruh Indonesia bukanlah kelompok pemilih yang sepenuhnya homogen.
Karena itu, memaksakan pembentukan partai buruh semata-mata atas dasar besarnya jumlah massa sering kali berujung pada kebuntuan politik dan kekalahan elektoral.
Dalam situasi inilah gagasan “Blok Politik Buruh” menjadi menarik untuk dipertimbangkan.
Blok politik bukan berarti buruh menyerah membangun kekuatan politik, melainkan memilih strategi yang lebih realistis dan efektif.
Melalui blok politik, organisasi-organisasi buruh dapat bersatu dalam agenda bersama untuk memengaruhi hasil politik tanpa harus terjebak dalam kompleksitas mendirikan partai formal.
Model ini pernah terbukti berhasil melalui gerakan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada 2010–2012. Konsolidasi lintas serikat saat itu mampu mendorong lahirnya sistem dan undang-undang BPJS.
Keberhasilan tersebut lahir dari kesamaan agenda perjuangan serta kemampuan membangun aliansi luas bersama akademisi dan masyarakat sipil.
Dengan pendekatan blok politik, buruh dapat menjadi pemilih penentu atau organized swing voters.
Dukungan politik tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan melalui kontrak politik yang jelas dan terukur, seperti komitmen terhadap upah layak, jaminan sosial, serta perlindungan kerja.
Ketika janji politik diingkari, maka hukuman politik berupa pencabutan dukungan kolektif dapat dilakukan pada pemilu berikutnya.
Meski demikian, strategi ini juga memiliki tantangan besar. Blok politik tidak boleh berubah menjadi ruang transaksi elite serikat demi kepentingan pribadi.
Risiko terbesar muncul ketika dukungan massa hanya ditukar dengan jabatan atau fasilitas politik tertentu, sementara agenda perjuangan buruh justru terabaikan.
Karena itu, ada tiga syarat penting yang harus dijaga: adanya agenda minimum bersama lintas serikat, kontrak politik yang terbuka dan bisa diawasi anggota, serta pendidikan politik yang konsisten agar buruh memahami bahwa suara mereka adalah alat perjuangan kebijakan, bukan sekadar komoditas politik musiman.
Momentum Hari Buruh seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan dan pawai massa semata. Lebih dari itu, Hari Buruh harus menjadi titik kebangkitan kesadaran politik kaum pekerja bahwa mereka bukan hanya angka dalam daftar pemilih, tetapi kekuatan besar yang mampu menentukan arah keadilan sosial dan masa depan bangsa.
