TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo, Meyke Camaru, menggelar reses masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari kelangkaan LPG bersubsidi hingga kebutuhan dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro.
Dalam dialog bersama warga, persoalan distribusi LPG 3 kilogram menjadi salah satu keluhan utama. Masyarakat mengaku masih sering kesulitan memperoleh gas bersubsidi, sementara harga di tingkat pengecer kerap melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Menanggapi hal tersebut, Meyke Camaru menyatakan akan membawa aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi Gorontalo dan mendorong pengawasan lebih intensif terhadap rantai distribusi LPG di Kota Gorontalo.
“Kami menerima banyak masukan mengenai kelangkaan LPG dan harga yang dijual jauh di atas HET. Persoalan ini tentu tidak bisa dibiarkan. Kami akan mengajak rekan-rekan di DPRD untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan, termasuk melihat kondisi di tingkat pengecer agar diketahui penyebab sebenarnya sehingga bisa dicarikan solusi,” ujar Meyke.
Selain persoalan LPG, reses juga diwarnai aspirasi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berharap adanya dukungan pemerintah untuk mengembangkan usaha mereka.
Menurut Meyke, DPRD bersama pemerintah daerah terus mengawal alokasi anggaran bagi program pemberdayaan UMKM agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas usahanya.
Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya bertujuan membantu masyarakat memulai usaha, tetapi juga mendorong pelaku UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas melalui tambahan modal yang lebih besar sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
“Pemerintah memiliki komitmen agar usaha kecil tidak berhenti hanya pada tahap awal. Ketika usahanya berkembang dan memenuhi kriteria, tentu akan didorong naik kelas melalui bantuan yang lebih besar. Tugas kami di DPRD adalah memastikan program tersebut tetap berjalan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Meyke juga mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan dan generasi muda yang memiliki keinginan berwirausaha, agar tidak ragu memanfaatkan berbagai program pemerintah.
Menurutnya, kegiatan reses menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat sehingga aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui pembahasan anggaran maupun program pemerintah.
Menanggapi isu yang beredar mengenai penghapusan bantuan modal UMKM senilai Rp2,5 juta pada tahun depan, Meyke memastikan informasi tersebut tidak benar.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan pembahasan anggaran yang telah diterima, program bantuan UMKM tetap tersedia bahkan nilai bantuannya mengalami peningkatan untuk beberapa jenis usaha.
“Program bantuan UMKM tetap ada. Bahkan untuk bantuan bagi pemilik kios nilainya direncanakan mencapai Rp5 juta. Kami akan terus mengawal agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tetap menjadi prioritas karena sektor usaha kecil merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan reses tersebut, Meyke berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga, baik terkait kebutuhan pokok maupun pengembangan usaha, memperoleh perhatian dalam kebijakan pemerintah daerah.
