TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Upaya mempertahankan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan fasilitas Asrama Haji Provinsi Gorontalo terus dilakukan DPRD Provinsi Gorontalo.
Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan serta Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Komisi VIII DPR RI di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Komisi III membahas keberlanjutan anggaran sekitar Rp68,2 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung Asrama Haji Gorontalo.
Anggaran tersebut mencakup pembangunan fasilitas penginapan, gudang, poliklinik serta sejumlah sarana pendukung lainnya.
Bagi DPRD Provinsi Gorontalo, keberlanjutan anggaran tersebut memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan kesiapan Gorontalo menuju Embarkasi Haji Penuh pada 2028.
Target tersebut juga berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, termasuk pekerjaan perluasan apron dan taxiway Bandara Djalaluddin Gorontalo.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa tambahan pagu SBSN sebesar sekitar Rp68,25 miliar telah masuk pada Juni 2026. Dana itu direncanakan untuk mendukung pembangunan fasilitas Asrama Haji, antara lain gedung penginapan, gudang dan poliklinik.
Namun, dalam proses pelaksanaannya muncul kendala yang membuat keberlanjutan anggaran tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD.
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo berharap dana SBSN yang batal digunakan di sejumlah daerah lain tetap dapat dialokasikan untuk Gorontalo, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun berikutnya.
Salah satu opsi yang diharapkan dapat ditempuh adalah menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years contract, sehingga pembangunan fasilitas Asrama Haji tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo diterima Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo S.AP., S.H.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menjelaskan secara langsung kronologi persoalan anggaran SBSN tersebut sekaligus menyampaikan pentingnya mempertahankan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur Asrama Haji Gorontalo.
Respons Sigit Purnomo pun langsung ditunjukkan dalam pertemuan tersebut.
Saat diskusi berlangsung, Sigit Purnomo bahkan menghubungi Menteri Haji dan Umrah melalui sambungan telepon. Komunikasi itu dilakukan menggunakan pengeras suara sehingga dapat didengarkan langsung oleh jajaran Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam komunikasi tersebut, Sigit menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan anggaran SBSN bagi Gorontalo.
“Saya akan kejar karena hal ini menyangkut urusan dana umat serta urusan Haji,” kata Sigit sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Langkah tersebut mendapat perhatian dari Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo. Persoalan anggaran SBSN kemudian dituangkan dalam notulen rapat untuk menjadi bahan tindak lanjut.
Hasil rapat tersebut juga akan disampaikan kepada Ketua Komisi XIII DPR RI agar persoalan keberlanjutan anggaran SBSN untuk mendukung rencana Embarkasi Haji Penuh Gorontalo mendapat perhatian lebih lanjut.
Espin Tulie menilai pembangunan fasilitas Asrama Haji bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian penting dari perjalanan panjang Gorontalo menuju status Embarkasi Haji Penuh.
Menurutnya, masyarakat Gorontalo telah menantikan realisasi embarkasi penuh selama hampir dua dekade.
Ia menyebut keberadaan Embarkasi Haji Penuh nantinya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan perjalanan ibadah masyarakat Gorontalo, tetapi juga berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Selain dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan jamaah, pembangunan fasilitas pendukung embarkasi dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi sektor ekonomi, termasuk jasa, transportasi, akomodasi, perdagangan dan sektor usaha lainnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, H. Sun Biki, menegaskan pentingnya agar anggaran SBSN tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung embarkasi haji di Gorontalo.
Menurutnya, keberlanjutan pembiayaan menjadi salah satu aspek penting agar pembangunan fasilitas yang telah direncanakan tidak terhenti karena persoalan penganggaran.
Anggota Komisi III lainnya, Syarifudin Bano, mengapresiasi respons cepat Sigit Purnomo dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan DPRD Gorontalo.
“Setelah mendengarkan penjelasan dari Komisi III, beliau langsung menelepon Menteri Haji dan Umrah. Kami mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan melalui telepon. Ini merupakan kabar gembira dan patut kita apresiasi,” ujar Syarifudin.
Ia menilai komunikasi langsung tersebut menjadi langkah penting dalam memperjuangkan keberlanjutan anggaran SBSN bagi Gorontalo.
“Pak Sigit menunjukkan komitmennya, bukan hanya mengawal, tetapi akan mengejar kementerian terkait ketika anggaran ini berpotensi tidak dapat dimanfaatkan,” tambahnya.
Selain membahas Asrama Haji, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan aspirasi lain dalam pertemuan tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, I Wayan Sudiarta, menyampaikan aspirasi terkait pembentukan struktur Pembimbing Masyarakat Hindu (Pembimas Hindu) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
Menurut Sudiarta, keberadaan umat Hindu dan Buddha di Gorontalo yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi salah satu dasar penting untuk memperkuat struktur pelayanan keagamaan di daerah.
Komisi VIII DPR RI, kata dia, menyatakan komitmen untuk mendampingi aspirasi tersebut dan meneruskannya kepada Menteri Agama.
Bagi Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal sejumlah kepentingan strategis daerah di tingkat pemerintah pusat.
Khusus untuk anggaran SBSN, perjuangan tersebut diarahkan agar alokasi sekitar Rp68,25 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan fasilitas Asrama Haji Gorontalo tidak kehilangan momentum dan tetap dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan embarkasi.
Dengan target Embarkasi Haji Penuh Gorontalo pada 2028, DPRD berharap pembangunan fasilitas pendukung dapat berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur lainnya.
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan apresiasi kepada Sigit Purnomo atas respons dan komitmennya dalam mengawal keberlanjutan anggaran SBSN tersebut.
