Tabayyun.co.id, GORONTALO — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Dg. Matona, memberikan penjelasan terkait pemberitaan mengenai turunnya nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) serta skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) daerah.
Ia menegaskan, informasi yang menyebutkan skor IKIP Gorontalo tahun 2025 sebesar 14,95 tidak tepat karena angka tersebut bukan merupakan nilai IKIP, melainkan hasil Monev KIP yang dihimpun melalui aplikasi Komisi Informasi.
“Indeks Keterbukaan Informasi Publik itu belum keluar dan belum disampaikan kepada kami, jadi belum bisa dikatakan bahwa IKIP kita turun. Skor 14,95 itu adalah Monev KIP yang dilaporkan melalui aplikasi Komisi Informasi dan angka itu terlihat rendah karena salah satu penyebabnya adalah websitenya mereka sering down sementara ada kurang lebih 200 dokumen yang harus diinput dengan waktu yang diberikan selama 30 hari,” jelas Sri Wahyuni.
Ia juga menepis anggapan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak memberikan dukungan kepada Komisi Informasi Daerah. Menurutnya, pemprov telah mengalokasikan dana hibah senilai Rp500 juta untuk mendukung tugas lembaga tersebut.
“Itu bukan anggaran yang kecil. Justru pertanyaannya di mana peran Komisi Informasi membersamai Kominfo?” ujarnya.
Terkait peran Dinas Kominfotik sebagai PPID Utama, Sri Wahyuni menyebut pihaknya telah menjalankan fungsi tersebut sepanjang 2025.
Ia mencontohkan keberhasilan Gorontalo sebagai provinsi pertama yang mengintegrasikan Open Data Gorontalo (Pentagon) dengan Pusdatin Kemendagri dalam kerangka Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
“Itu diapresiasi oleh Kemendagri dengan mengundang kami memberikan presentasi di Jakarta pada 17 desember 2025,” imbuhnya.
Selain itu, Kominfotik juga mengembangkan dashboard pimpinan berbasis data real time di Command Center, yang sempat dikunjungi Duta Besar Australia. Dashboard tersebut menghubungkan data strategis termasuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Sri Wahyuni menambahkan, Pemprov Gorontalo meraih sejumlah penghargaan nasional pada 2025, antara lain tiga kategori dalam RRI Awards dan peringkat ketujuh nasional Indeks SPBE dengan skor 4,13.
“Ini adalah pencapaian Dinas Kominfotik sebagai PPID Utama. IKIP bukan satu-satunyanya tolok ukur menilai keterbukaan informasi suatu daerah. Itu hanya salah satu tools yang digunakan. Bahkan setiap minggu Provinsi Gorontalo dievaluasi oleh Indonesia Indikator terkait analisis media teraktif dengan berita terbanyak. Dari evaluasi tersebut Gorontalo beberapa kali berada pada peringkat 18, 16, 13 bahkan pernah ke 11 dari 38 provinsi,” terang Sri Wahyuni.
Menanggapi tuntutan yang meminta dirinya dicopot dari jabatan, ia menegaskan bahwa fokusnya hanya pada kinerja dan pencapaian.
“Terkait kinerja saya, yang menilai adalah atasan saya dalam hal ini gubernur, wagub dan sekda, bukan orang lain. Setiap bulan pun kinerja kami dinilai dan Alhamdulillah tidak pernah berada di bawah 80% persen. Jadi cukup bagi saya berkinerja, Jika saya tidak lagi di dinas tempat saya bekerja, minimal saya bisa meninggalkan legacy yang baik bagi dinas tersebut,” pungkasnya.
