TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO -Kondisi pangan masyarakat di tengah kemarau panjang menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Legislatif berencana mengundang Perum Bulog untuk meminta penjelasan mengenai kondisi stok beras yang tersedia saat ini.
Rencana pemanggilan tersebut dibahas dalam rapat internal Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang berlangsung di ruang kerja komisi, Senin (5/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru.
Meyke mengatakan, Komisi II perlu mendapatkan data langsung dari Bulog mengenai jumlah stok beras yang tersimpan di gudang.
Selain jumlah persediaan, DPRD juga ingin memastikan kemampuan stok tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Gorontalo jika dampak kemarau terus berlanjut.
“Kami ingin mendengar langsung dari Bulog berapa stok beras yang ada di gudang saat ini dan apakah stok tersebut mencukupi untuk kebutuhan masyarakat,” kata Meyke.
Kekhawatiran DPRD bukan tanpa alasan. Dari hasil peninjauan ke sejumlah wilayah, khususnya daerah pedalaman, Komisi II menemukan kondisi ekonomi masyarakat mulai terdampak akibat kemarau berkepanjangan.
Meyke menyebut, sebagian warga bahkan mulai mengurangi konsumsi beras karena keterbatasan kemampuan ekonomi.
Situasi tersebut semakin memprihatinkan karena terdapat masyarakat yang mulai mencari alternatif pangan dari hasil alam.
“Di tengah paceklik sudah ada masyarakat yang mengonsumsi ubi hutan. Ini tentunya menjadi perhatian Komisi II,” ujarnya.
Menurut Meyke, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah. Persoalan ketahanan pangan, kata dia, tidak seharusnya menunggu sampai masyarakat benar-benar kehilangan kemampuan membeli bahan pangan pokok.
Komisi II pun ingin memastikan pemerintah memiliki langkah antisipasi apabila stok beras masyarakat mulai menipis, sementara kondisi kemarau belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Pertemuan dengan Bulog nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai posisi stok beras, distribusi, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan masyarakat.
“Ketersediaan beras ini sangat penting. Apa yang kami temukan di lapangan harus segera disikapi dan didorong agar mendapat respons cepat dari pemerintah,” katanya.
Meyke menegaskan, pemanggilan Bulog bukan sekadar untuk mengetahui jumlah stok beras di gudang.
Informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi II untuk mendorong pemerintah mengambil langkah konkret menjaga ketahanan pangan masyarakat Gorontalo di tengah tekanan kemarau yang berkepanjangan.
