TABAYYUN.CO.ID, KABUPATEN GORONTALO – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Syarifuddin Bano, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Karya Indah, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Rabu (8/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 250 warga tersebut berlangsung antusias. Selain menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat, reses kali ini juga menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja.
Dalam sesi dialog, masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai syarat kepesertaan, batas usia pendaftaran, mekanisme pembayaran iuran, hingga prosedur pengajuan klaim apabila peserta mengalami kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
Sebagai bentuk komitmen memperluas perlindungan sosial, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga yang telah resmi terdaftar.
Syarifuddin Bano mengatakan, edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting agar masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal, memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kerja.
“Melalui reses ini kami ingin masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mendapatkan manfaat langsung berupa pemahaman mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Selain isu perlindungan tenaga kerja, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama di sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga.
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan adalah kondisi jalan usaha tani yang hingga kini sebagian besar masih berupa jalan tanah dan kerikil.
Menurut warga, kondisi tersebut menyulitkan mobilitas alat dan mesin pertanian, distribusi pupuk serta benih, hingga proses pengangkutan hasil panen menuju tempat penyimpanan maupun pasar.
Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas jalan usaha tani agar aktivitas pertanian menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan produktivitas petani.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga mengeluhkan banjir yang setiap musim hujan menggenangi sekitar 20 hektare lahan persawahan. Kondisi tersebut dinilai mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani karena menghambat proses tanam maupun panen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, masyarakat mengusulkan dilakukannya normalisasi sungai agar aliran air menjadi lebih lancar dan risiko banjir dapat diminimalkan.
Aspirasi lain yang turut disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Warga mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum dapat memanfaatkan program tersebut karena belum memiliki rumah, meskipun telah mempunyai lahan sendiri.
Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih fleksibel sehingga masyarakat yang telah memiliki tanah tetap memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan pembangunan rumah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syarifuddin Bano menegaskan seluruh usulan masyarakat akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menyatakan akan mengawal aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun instansi terkait apabila usulan tersebut berada di luar kewenangan DPRD Provinsi.
“Semua aspirasi masyarakat kami catat dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Yang menjadi kewenangan provinsi akan kami dorong dalam pembahasan program dan anggaran, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat akan kami koordinasikan agar dapat ditindaklanjuti,” kata Syarifuddin.
Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi wakil rakyat untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia berharap berbagai usulan yang disampaikan warga Desa Karya Indah dapat direalisasikan secara bertahap sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sektor pertanian, serta memperluas perlindungan sosial bagi para pekerja di Kabupaten Gorontalo.
