Tito Karnavian Larang Pejabat Flexing, Minta Kepala Daerah Termasuk Gubernur Gorontalo Kegiatan Seremonial Dihentikan

Tabayyun.co.id, GORONTALO – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah dan jajaran pejabat publik untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah, terutama di tengah kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) yang dinilai sedang tidak stabil.

Peringatan ini disampaikan Tito dalam rapat virtual yang diikuti seluruh kepala daerah, termasuk Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, pada Selasa (2/9/2025).

“Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga, tolong ingatkan keluarga masing-masing, situasinya sangat tidak bagus dan sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi, lebih baik dilaksanakan dengan cara sederhana,” tegas Tito.

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Dukung Penuh Akses Jalan ke Pinogu

Tito juga menegaskan bahwa kepala daerah perlu menunda kegiatan-kegiatan seremonial yang terkesan boros, apalagi yang bernuansa pesta dan melibatkan hiburan seperti musik.

Tak hanya itu, Mendagri meminta para pimpinan daerah agar tidak bepergian ke luar negeri dalam waktu dekat. Ia menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di wilayah masing-masing guna mengawal situasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Situasi saat ini sangat sensitif rekan-rekan kepala daerah, jadi baik hari ulang tahun daerah atau kegiatan kedinasan lainnya, itu dilakukan secara sederhana, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, bantuan kepada masyarakat kurang mampu itu jauh lebih bermanfaat, nanti kalau pesta-pesta ada musiknya, dipotong, dimuat di TikTok dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile pejabat, ini akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi tidak baik,” ujar Tito.

Baca Juga :  PKS Umumkan Dewan Syariah Pusat, Ini Daftar Lengkapnya

Ia juga meminta Dinas Kominfo untuk aktif menyebarkan konten yang menyejukkan di platform media sosial resmi pemerintah. Konten tersebut bisa berupa pernyataan atau doa bersama dari tokoh masyarakat untuk menenangkan publik.

“Pernyatan bersama atau doa bersama itu bisa dimasukkan ke platform sosial media punya pemerintah kota, kabupaten, provinsi dari Kominfo atau humasnya. Disampaikan ini juga digencarkan agar masyarakat melihatnya lebih tenang karena adanya pernyataan dari tokoh-tokoh yang menkondusifkan situasi. Ini perlu untuk menetralisir konten-konten provokatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Tito.

Baca Juga :  Lapangan Kerja Menyempit, Lulusan Jurnalisme Dilirik Industri AI

Dalam rapat itu, Mendagri juga mengapresiasi langkah proaktif dari pemerintah daerah dalam merespons potensi unjuk rasa. Untuk Provinsi Gorontalo, Tito memberikan penghargaan khusus atas pendekatan dialogis yang dilakukan bersama mahasiswa dan komunitas ojek online usai insiden wafatnya Affan Kurniawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *