Adhan Dambea Minta Eselon III Diisi Aparatur Siap Kerja

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea meminta pengisian jabatan eselon III yang masih kosong tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi struktur organisasi.

Ia menegaskan, aparatur yang ditempatkan pada jabatan tersebut harus memiliki kesiapan untuk langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal itu disampaikan Adhan dalam rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) rutin Pemerintah Kota Gorontalo di Bandhayo Lo Yiladia, Senin (14/9/2026).

Baca Juga :  Sinergi BRI dan SMSI Gorontalo Menguat, Program Go to School Segera Digelar Setelah Musda 

Pembahasan pengisian jabatan mencuat saat rapat mengevaluasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pangan.

Selain posisi pimpinan OPD, pemerintah kota juga menyoroti sejumlah jabatan eselon III yang masih kosong dan dinilai perlu segera diisi untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan.

Adhan menekankan, proses pengisian jabatan harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan aparatur yang akan menerima amanah tersebut.

Baca Juga :  Reses Hamzah Muslimin di Kota Barat, Dipenuhi Curhatan Ibu-ibu Soal Fasilitas Umum

“Sekarang harus tenaga siap pakai, bukan yang belajar lagi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan agar aparatur yang ditunjuk mampu bekerja sesuai tugas dan fungsi sejak awal menduduki jabatan.

Dengan demikian, pengisian jabatan tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya struktur organisasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan pekerjaan pemerintahan.

Dalam Rakorev itu, evaluasi kebutuhan pimpinan OPD dan jabatan eselon III menjadi bagian dari pembahasan penataan pemerintahan di lingkungan Pemkot Gorontalo.

Baca Juga :  Totok Bachtiar Apresiasi PENAS XVII, Hotel-Hotel di Kota Gorontalo Dipenuhi Peserta dari Berbagai Daerah

Namun, dalam rapat tersebut belum dirinci jumlah jabatan eselon III yang masih kosong maupun waktu pasti pengisiannya.

Selain persoalan jabatan, Rakorev juga membahas sejumlah agenda pemerintahan lainnya, termasuk perkembangan pekerjaan di tingkat kelurahan serta realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *