Adhan Dambea Minta Eselon III Diisi Aparatur Siap Kerja

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea meminta pengisian jabatan eselon III yang masih kosong tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi struktur organisasi.

Ia menegaskan, aparatur yang ditempatkan pada jabatan tersebut harus memiliki kesiapan untuk langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal itu disampaikan Adhan dalam rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) rutin Pemerintah Kota Gorontalo di Bandhayo Lo Yiladia, Senin (14/9/2026).

Baca Juga :  Wali Kota Adhan Hadiri Sewindu Warga Amal, Warkop Ini Dapat Pembebasan Pajak

Pembahasan pengisian jabatan mencuat saat rapat mengevaluasi kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pangan.

Selain posisi pimpinan OPD, pemerintah kota juga menyoroti sejumlah jabatan eselon III yang masih kosong dan dinilai perlu segera diisi untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan.

Adhan menekankan, proses pengisian jabatan harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan aparatur yang akan menerima amanah tersebut.

Baca Juga :  Pemkot Gorontalo Wisuda 945 Santri, Adhan Dambea Tekankan Nilai Al-Qur’an

“Sekarang harus tenaga siap pakai, bukan yang belajar lagi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penekanan agar aparatur yang ditunjuk mampu bekerja sesuai tugas dan fungsi sejak awal menduduki jabatan.

Dengan demikian, pengisian jabatan tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya struktur organisasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan pekerjaan pemerintahan.

Dalam Rakorev itu, evaluasi kebutuhan pimpinan OPD dan jabatan eselon III menjadi bagian dari pembahasan penataan pemerintahan di lingkungan Pemkot Gorontalo.

Baca Juga :  Pererat Silaturahmi dan Kamtibmas, Kapolresta Gorontalo Kota Dampingi Kapolda Safari Subuh di Masjid Nuruttaqwa

Namun, dalam rapat tersebut belum dirinci jumlah jabatan eselon III yang masih kosong maupun waktu pasti pengisiannya.

Selain persoalan jabatan, Rakorev juga membahas sejumlah agenda pemerintahan lainnya, termasuk perkembangan pekerjaan di tingkat kelurahan serta realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *