Tabayyun.co.id, Kota Gorontalo – Reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 yang digelar anggota DPRD Provinsi Gorontalo,Dapil kota Gorontalo Meyke Camaru, di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Rabu (22/10/2025), dipenuhi dengan berbagai aspirasi masyarakat dari beragam sektor, mulai dari infrastruktur, UMKM, hingga mitigasi bencana.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan teknis yang memerlukan perhatian pemerintah provinsi maupun kota. Meyke menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait batas kewenangan antar level pemerintahan agar penyelesaian masalah dapat lebih tepat sasaran.
“Bahwa memang kami tentunya pemerintahan, baik itu pemerintah bersama DPRD, memiliki kewenangan masing-masing, dan itu juga tentunya berkesesuaian dengan anggaran pemakaian anggaran,” jelas Meyke Camaru di hadapan warga.
Reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 yang digelar anggota DPRD Provinsi Gorontalo,Dapil kota Gorontalo Meyke Camaru, di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Rabu (22/10/2025),
Ia mencontohkan, infrastruktur jalan di kawasan Pulaubala menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Gorontalo, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi.
Meyke juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran nasional sejak tahun 2025 membuat sejumlah proyek peningkatan infrastruktur harus diprioritaskan sesuai arahan Presiden dan visi misi kepala daerah.
Dalam sesi dialog, generasi muda turut menyuarakan pandangan mereka. Seorang peserta bernama Altio menyoroti penataan ruang kota dan kegiatan pertambangan yang dinilai perlu perhatian lebih serius. Meyke yang juga menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo menilai masukan tersebut penting sebagai bahan evaluasi.
Selain pertambangan, komoditas kelapa juga menjadi topik pembahasan. Meyke menilai pengembangan industri serabut kelapa berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran.
Ia pun mengajak generasi muda untuk berinovasi dalam mengolah produk turunan kelapa agar memiliki nilai tambah.
Isu kebencanaan turut disorot. BPBD Gorontalo menyampaikan keterbatasan fasilitas tanggap darurat, seperti perahu karet dan dapur keliling. Meyke menegaskan komitmennya untuk mendorong penambahan sarana tersebut dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya.
“Jika kiranya masih bisa kita bahas dalam, kita dorong misalnya ada pengadaan perahu karet atau fasilitas dapur keliling, Insya Allah akan terwujud,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi bendungan Hulu yang kerap menyebabkan banjir akibat luapan air dari daerah aliran sungai.
Menurut Meyke, pembangunan tanggul menjadi solusi mendesak yang akan disinergikan bersama Komisi III DPRD dan Balai Sungai.
Reses yang berlangsung interaktif itu mencerminkan semangat kolaboratif antara legislatif dan masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah, dengan penekanan pada efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan.
