TABAYYUN.CO.ID, BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat strategi penanganan berbagai persoalan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus pemerintahan Bupati Ismet Mile dalam memperkuat sistem kesehatan daerah melalui kemitraan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa hingga sektor swasta.
Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kemitraan untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) yang dipaparkan Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, Selasa (9/6/2026).
Menurut Sri Mulyani, ketiga penyakit tersebut masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar program kesehatan dapat berjalan lebih efektif.
“Pengendalian ATM tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan agar seluruh program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,”jelas Sri Mulyani.
Ia mengatakan, Bappeda Litbang memiliki peran strategis dalam memastikan isu AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Integrasi tersebut dilakukan melalui RPJMD, RKPD, hingga Renja Perangkat Daerah.
Langkah itu bertujuan agar program kesehatan memperoleh dukungan kebijakan sekaligus penganggaran yang memadai sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
“Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui edukasi kesehatan, pendampingan desa, penguatan data dan monitoring, serta kampanye perilaku hidup sehat di tingkat masyarakat,”ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah organisasi perangkat daerah turut dilibatkan sesuai kewenangan masing-masing. Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada deteksi dini, pengobatan, surveilans, dan edukasi kesehatan. Sementara Bappeda Litbang mengawal sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, sedangkan Dinas PMD memperkuat kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program kesehatan.
“Keterlibatan lintas OPD ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,”katanya.
Selain unsur pemerintah, penguatan kemitraan juga melibatkan perguruan tinggi, media massa, tokoh agama, organisasi pemuda, PKK, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, hingga BUMN dan BUMD.
Mereka didorong berpartisipasi melalui berbagai kegiatan, seperti edukasi publik, advokasi kesehatan, kampanye pencegahan penyakit, pendampingan masyarakat, hingga dukungan program melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Meski demikian, Sri Mulyani mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program pengendalian ATM. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya integrasi lintas sektor, keterbatasan data berbasis desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan deteksi dini penyakit.
“Meski demikian, kami menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti belum optimalnya integrasi program lintas sektor, keterbatasan data berbasis desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini penyakit. Untuk itu, strategi penguatan ke depan akan difokuskan pada peningkatan koordinasi berkelanjutan, penguatan kapasitas aparatur desa dan kader kesehatan, serta perluasan kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah,”tutupnya.
