TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – DPRD Provinsi Gorontalo memperjuangkan penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi, melalui kunjungan kerja ke Komisi XII DPR RI. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencari solusi atas kelangkaan BBM yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, serta anggota Komisi II lainnya. Rombongan diterima Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Gorontalo menyampaikan berbagai persoalan yang muncul akibat terbatasnya ketersediaan BBM, terutama solar bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di sektor perikanan, pertanian, transportasi, dan pelaku usaha.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, mengatakan persoalan distribusi energi tidak hanya berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara luas.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang masih dirasakan masyarakat Gorontalo. Ketersediaan energi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi demi menjaga stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat,” ungkap Ridwan Monoarfa.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sulitnya memperoleh solar bersubsidi di sejumlah daerah.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani melalui penambahan kuota sekaligus evaluasi sistem distribusi agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
“Kami datang untuk menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Saat ini kebutuhan solar bersubsidi di Gorontalo masih cukup tinggi, sementara pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kami berharap adanya penambahan kuota serta evaluasi distribusi BBM agar penyalurannya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Mikson Yapanto.
Dalam forum tersebut, DPRD Gorontalo juga menyerahkan berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan keterbatasan pasokan solar bersubsidi. DPRD berharap persoalan tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga yang membidangi sektor energi.
Mikson menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan turut diperjuangkan dalam agenda resmi Komisi XII DPR RI yang dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas.
“Komisi XII DPR RI pada hari ini juga akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas. Pada kesempatan tersebut, Bapak Rusli Habibie akan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Gorontalo yang telah kami sampaikan dalam pertemuan ini. Kami berharap persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat menjadi perhatian serius dan segera mendapatkan solusi melalui kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat. Fokus utama kami adalah memastikan kelancaran dan kestabilan suplai migas di wilayah Provinsi Gorontalo,” ujar Mikson Yapanto.
Selain menyampaikan keluhan masyarakat, DPRD juga membawa rekomendasi resmi dari sejumlah pemerintah kabupaten yang meminta adanya tambahan kuota solar bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan daerah.
“Rekomendasi dari pemerintah kabupaten terkait perlunya penambahan suplai solar bersubsidi telah kami terima. Saat ini pasokan solar subsidi di Gorontalo masih mengalami kekurangan sehingga diperlukan tambahan kuota agar dapat segera disalurkan ke SPBU-SPBU yang membutuhkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambah Mikson.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, dan pemangku kepentingan sektor energi sangat penting dalam memastikan kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi.
Menurut Rusli, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan dalam forum resmi bersama mitra kerja Komisi XII DPR RI, termasuk Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas.
Melalui konsultasi tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah pusat dapat segera menghadirkan langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM. Penambahan kuota solar subsidi serta perbaikan distribusi energi dinilai menjadi solusi penting guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung aktivitas masyarakat di seluruh wilayah Gorontalo.
