TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti aduan para sopir yang hingga kini belum menerima pelunasan pembayaran jasa transportasi pada kegiatan Pekan Nasional (PENAS), Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, didampingi Wakil Ketua Komisi I Sitti Nurayin Sompie serta anggota Komisi I, yakni Ramdan Liputo, Fikram A.Z. Salilama, Umar Karim, Dedi Hamzah, dan Femi Udoki. Turut hadir pihak perusahaan, pemilik armada, serta sejumlah pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas persoalan tersebut.
Dalam rapat, Komisi I mendalami penyebab belum diselesaikannya kewajiban pembayaran kepada para sopir yang terlibat dalam penyediaan transportasi selama pelaksanaan PENAS di Gorontalo. DPRD menilai persoalan ini harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram A.Z. Salilama, menilai persoalan tersebut sudah berulang kali dilaporkan ke DPRD dan kini berkembang menjadi perhatian publik. Karena itu, menurutnya, perlu langkah yang lebih serius untuk mengungkap akar permasalahan.
“Persoalan ini sudah menjadi perhatian masyarakat dan harus ditelusuri secara mendalam. Kami mengusulkan agar segera dibentuk panitia khusus (Pansus), karena laporan seperti ini sudah beberapa kali masuk ke Komisi I. Kami menduga masih ada persoalan terkait perizinan maupun aspek hukum yang belum memberikan kepastian kepada para pihak yang dirugikan,” ujar Fikram.
Ia mengatakan, berbagai penjelasan yang diperoleh DPRD dari pihak terkait belum mampu memberikan kepastian penyelesaian. Karena itu, pembentukan Pansus dinilai menjadi langkah tepat untuk melakukan investigasi secara lebih komprehensif.
Fikram juga menyayangkan belum adanya penyelesaian konkret dari pihak panitia penyelenggara terhadap persoalan yang dihadapi para sopir dan pemilik armada. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu konflik apabila terus dibiarkan.
“Kami prihatin karena persoalan ini belum juga selesai. Jangan sampai menimbulkan pertikaian di masyarakat. Panitia penyelenggara tidak boleh terkesan lepas tangan. DPRD harus menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme resmi agar ada solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak,” tegasnya.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga para sopir memperoleh haknya. DPRD juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pihak perusahaan, serta instansi terkait guna memastikan proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
