TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia dalam acara yang berlangsung di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Pelantikan nasional yang mengangkat tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera” tersebut menjadi tonggak baru dalam memperkuat keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sekaligus mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Organisasi Srikandi Jaga Desa sendiri merupakan sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang dibentuk untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, pengawasan pembangunan desa, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam prosesi tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama seluruh jajaran pengurus dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota se-Indonesia.
Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Jaksa Agung RI, para menteri dan wakil menteri, komisaris serta direksi BUMN, hingga kepala daerah dari berbagai provinsi.
Sejumlah gubernur yang tampak hadir antara lain Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Laos yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Prosesi pelantikan diawali dengan penampilan tari tradisional, dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan dan susunan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.
Selanjutnya, Hashim S. Djojohadikusumo bersama Prof. Dr. Reda Manthovani memimpin langsung pengambilan sumpah dan pengukuhan seluruh pengurus Srikandi Jaga Desa dari berbagai daerah di Indonesia.
Hashim: Perempuan Berperan Mengawal Program Strategis Pemerintah
Dalam sambutannya, Hashim menyampaikan apresiasi kepada seluruh perempuan yang tergabung dalam Srikandi Jaga Desa atas komitmen mereka dalam memperkuat pembangunan di tingkat desa.
Menurutnya, pelantikan tersebut berlangsung pada saat pemerintah mulai menjalankan sejumlah program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat sebagai program yang memerlukan pengawasan agar berjalan sesuai tujuan.
“Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan menumbuhkan kesehatan anak-anak di desa-desa. Namun, jika pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal,” ujar Hashim.
Ia menilai keberhasilan setiap program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan.
“Program yang tujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” katanya.
ABPEDNAS dan SMSI Resmikan Kerja Sama Dukung Program Jaga Desa
Usai pelantikan, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Penandatanganan dilakukan Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU bersama Ketua Umum SMSI Firdaus di hadapan seluruh peserta yang hadir.
Kolaborasi tersebut bertujuan memperkuat penyebarluasan informasi mengenai pembangunan desa sekaligus mendukung pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Melalui kerja sama tersebut, SMSI yang menaungi sekitar 3.181 perusahaan media siber di Indonesia akan berperan dalam mendukung publikasi dan edukasi mengenai berbagai program pembangunan desa.
Selain itu, kedua organisasi sepakat membentuk Pokja News Room Jaga Desa di berbagai kabupaten dan kota sebagai wadah sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian pelantikan nasional kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah pihak, hiburan, dan sesi foto bersama.
Acara yang dikemas oleh Cahaya Profesional Muda itu berlangsung meriah dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
