TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO– Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (BEM UNG), Azka Mahardika Al-Ghazali, melontarkan kritik keras terhadap empat pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tidak menemui massa aksi Aliansi Merah Maron dalam demonstrasi Jilid II di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (22/10/2026).
Empat pejabat yang dimaksud adalah Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo.
Aksi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat tersebut berakhir ricuh. Azka menilai ketidakhadiran para pimpinan daerah itu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen terhadap dialog dan pertanggungjawaban publik.
Menurut dia, kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan sangat penting untuk menjawab tuntutan masyarakat secara langsung.
Azka juga menilai penolakan untuk menemui massa berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ketika aspirasi tidak memperoleh ruang dialog, kepercayaan publik terhadap pemegang kekuasaan dapat semakin tergerus.
Selain mengkritik sikap Forkopimda, Azka menyoroti tindakan aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang berujung benturan di lapangan.
Ia menilai pendekatan represif dalam mengamankan demonstrasi berisiko mencederai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurutnya, aparat seharusnya mengedepankan perlindungan, pengayoman, serta upaya meredam ketegangan melalui komunikasi.
Bagi Aliansi Merah Maron, demonstrasi tersebut sejak awal dimaksudkan untuk menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang dinilai merugikan masyarakat Gorontalo.
Mahasiswa bersama masyarakat mendatangi Gedung DPRD Provinsi Gorontalo untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban langsung dari para pimpinan Forkopimda.
Namun, ketidakhadiran empat pejabat tersebut dan benturan yang terjadi di lapangan membuat tuntutan dialog menjadi semakin sulit diwujudkan.
Azka menegaskan, situasi tersebut tidak akan menghentikan gerakan mahasiswa. Aliansi Merah Maron kini disebut tengah melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan aksi lanjutan.
Gerakan berikutnya direncanakan berlangsung dengan konsolidasi yang lebih luas dan terorganisasi. Bagi aliansi, demonstrasi Jilid II bukanlah akhir perjuangan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendorong pemerintah dan aparat memberikan jawaban atas persoalan yang disuarakan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari empat pimpinan Forkopimda maupun kepolisian terkait kritik mahasiswa, alasan ketidakhadiran para pejabat, serta dugaan tindakan represif dalam demonstrasi tersebut.
