Tabayyun.co.id, GORONTALO – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh pada layanan kesehatan di daerah. Hal itu ia sampaikan dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan BPJS Kesehatan Gorontalo yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Rabu (1/10/2025).
Dalam forum yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja PBPU BP Pemerintah Daerah UHC Non Cut Off Tahun 2025 tersebut, Ghalib menyoroti persoalan keluarga peserta mandiri BPJS yang kehilangan hak perlindungan setelah kepala keluarga meninggal dunia.
“Awalnya mereka peserta mandiri, tapi setelah kepala keluarga meninggal, usaha terhenti dan iuran tidak bisa dibayar. Saat membutuhkan layanan kesehatan, mereka justru harus membayar sendiri, padahal kondisi ekonomi sudah tidak memungkinkan,” ujar Ghalib.
Ia juga menyinggung berkurangnya jumlah dokter di Gorontalo karena sebagian memilih terjun ke politik. Menurutnya, hal ini berpengaruh terhadap keterjangkauan layanan dan kualitas kesehatan di daerah.
“Ini tentu memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, Ghalib menyoroti lamanya waktu tunggu pasien di rumah sakit. Menurutnya, tidak jarang pasien pulang bukan karena sembuh, melainkan karena terlalu lama menunggu pelayanan.
“Kadang pasien pulang bukan karena sembuh, tapi karena lelah menunggu. Hal ini harus jadi catatan agar pelayanan lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Politisi DPRD tersebut menekankan bahwa pembenahan layanan perlu dilakukan tidak hanya di rumah sakit besar, tetapi juga di puskesmas. Ia menilai masih ada perbedaan perlakuan berdasarkan kelas kepesertaan BPJS.
“Pelayanan kesehatan seharusnya setara. Jangan ada lagi diskriminasi antara peserta kelas 1 dan kelas 3,” tandas Ghalib.
Ia berharap forum ini dapat melahirkan solusi konkret melalui kerja sama BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan DPRD.
“Kami akan terus mendorong agar pelayanan kesehatan lebih merata, cepat, dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
