Tabayyun.co.id, GORONTALO — Upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM) terus didorong melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM yang digelar di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Rabu (1/4/2026).
Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi dalam membangun kesamaan pandangan terkait perlindungan serta penegakan HAM di tengah masyarakat yang majemuk.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, hadir mewakili Ketua DPRD dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Forkopimda, Rektor UNG, serta berbagai elemen masyarakat.
Acara diawali dengan rangkaian seremoni, mulai dari menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars HAM, hingga Hymne UNG. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan doa, penampilan tarian adat Tidilo Oayaiu, serta laporan pelaksanaan oleh pihak Kemenkumham wilayah.
Rektor UNG dalam sambutannya menilai kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya HAM. Ia juga mengapresiasi kehadiran Menteri yang memberikan materi secara langsung kepada peserta.
Menurutnya, keberagaman latar belakang masyarakat Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi HAM. Perbedaan persepsi kerap muncul akibat faktor budaya, suku, dan kondisi sosial yang beragam.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menekankan tiga aspek utama dalam HAM, yakni pemahaman, perlindungan, dan penegakan hukum. Ia mengingatkan masih adanya kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat yang berpotensi memicu kesalahpahaman.
Selain itu, ia juga menyoroti tantangan di era digital, seperti derasnya arus informasi yang tidak selalu akurat. Isu lain yang menjadi perhatian adalah perlindungan data pribadi, maraknya pinjaman online, serta kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Sementara itu, Ghalieb Lahidjun menyampaikan bahwa kehadirannya untuk mengikuti kuliah umum yang dibawakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai.
Ia menilai materi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kondisi saat ini. Pendekatan yang digunakan dinilai lebih praktis dibandingkan teoritis.
“Materi yang disampaikan mencerminkan pengalaman beliau dalam isu-isu HAM, sehingga lebih kontekstual dan membumi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi DPRD terhadap komitmen pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan dengan prinsip HAM.
“Hal ini menjadi langkah positif dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, Menteri HAM menegaskan bahwa negara memiliki peran utama dalam pemenuhan HAM. Ia menjelaskan adanya dua aktor dalam konteks HAM, yakni negara dan non-negara.
“Meski aktor non-negara memiliki peran, tanggung jawab utama tetap berada pada negara,” tegasnya.
Ia juga menekankan tiga kewajiban negara, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan perlindungan HAM yang lebih optimal di Gorontalo.
