TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Ancaman bencana di Gorontalo tidak hanya datang dari kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Aktivitas kegempaan yang cukup tinggi juga menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo.
Hal itu mengemuka saat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke BMKG Gorontalo, Rabu (26/8/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi iklim, cuaca, kekeringan, potensi karhutla, cuaca laut hingga risiko gempa bumi dan tsunami.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha memimpin langsung kunjungan tersebut bersama sejumlah anggota Komisi I.
Dari pemaparan BMKG, Gorontalo masih berada dalam periode musim kemarau. Kondisi terparah diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Fenomena El Nino juga diprediksi masih bertahan hingga awal 2027.
Situasi itu berpotensi membuat kemarau berlangsung lebih panjang dari kondisi normal. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo saat ini disebut berada dalam status siaga kekeringan meteorologis.
BMKG memperkirakan hujan mulai datang secara bertahap pada pertengahan November 2026. Sementara itu, potensi hujan pada Agustus dan September masih rendah.
Memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai muncul di sejumlah wilayah, termasuk Bone Bolango bagian utara dan Pohuwato bagian utara. Intensitas hujan kemudian diproyeksikan meningkat dan semakin merata pada November.
Di tengah kondisi tersebut, Fadli Poha mengingatkan dampak kemarau terhadap lahan pertanian dan meningkatnya risiko kebakaran.
“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana mengantisipasi dampak musim kemarau yang panjang. Banyak lahan dalam kondisi kering, termasuk perkebunan jagung yang mengalami gagal panen, sehingga sangat mudah menjadi pemicu kebakaran,” ujarnya.
Menurut Fadli, potensi kebakaran juga tidak semata-mata dipengaruhi faktor alam. Aktivitas manusia dapat menjadi pemicu, terutama ketika lahan dalam kondisi kering dan angin cukup kencang.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan sekaligus konsekuensi hukum yang dapat dikenakan.
“Ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena ada ancaman pidana bagi mereka yang sengaja melakukan pembakaran lahan,” tegasnya.
Persoalan kekeringan juga mendapat perhatian dari anggota Komisi I. Sekretaris Komisi I Umar Karim meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi apabila kemarau berlangsung lebih lama.
Ia mendorong agar anggaran kebencanaan dan distribusi bantuan pangan disiapkan tepat waktu. Menurutnya, ketersediaan bantuan harus mampu menjangkau masyarakat hingga masa kekeringan mencapai puncaknya.
Umar juga mempertanyakan peluang penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan di Gorontalo, termasuk kebutuhan biaya serta cakupan wilayah yang dapat dijangkau.
Sementara itu, Anggota Komisi I Femi Udoki menyoroti persoalan krisis air bersih di sejumlah wilayah Bone Bolango.
Untuk penanganan sementara, distribusi air menggunakan mobil tangki dinilai masih diperlukan. Namun, solusi jangka panjang membutuhkan penambahan armada, pembangunan tandon air, pemetaan sumber air tanah hingga kemungkinan pembuatan sumur bor di wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan.
Anggota Komisi I Yeyen Sidiki juga membawa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya. Ia menyebut persoalan air bersih menjadi salah satu keluhan yang cukup sering muncul, terutama di wilayah pesisir dan kawasan yang terdampak kekeringan.
Yeyen meminta data mengenai Hari Tanpa Hujan (HTH) diperkuat agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai wilayah dengan durasi kemarau tinggi.
“Banyak petani yang mengeluhkan ancaman gagal panen karena keterbatasan air,” menjadi salah satu perhatian yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Selain persoalan kekeringan, perhatian Komisi I juga tertuju pada potensi gempa bumi dan tsunami.
Umar Karim mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan aspek ketahanan gempa dalam pembangunan rumah, gedung pemerintahan maupun fasilitas publik. Hal itu dinilai penting mengingat Gorontalo memiliki sejarah gempa besar serta sejumlah zona sesar aktif.
Data yang dipaparkan BMKG menunjukkan aktivitas kegempaan di Gorontalo dan sekitarnya cukup tinggi. Sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat 1.774 kejadian gempa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 gempa memiliki magnitudo 5,0 atau lebih. Sementara 16 kejadian dilaporkan dirasakan oleh masyarakat.
BMKG juga menjelaskan bahwa wilayah Gorontalo berada di kawasan tektonik aktif. Di bagian utara terdapat zona Megathrust Laut Sulawesi, sementara di Pulau Sulawesi terdapat sejumlah segmen sesar aktif.
Kondisi tersebut membuat mitigasi tidak bisa hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Edukasi masyarakat, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dan penerapan standar bangunan tahan gempa menjadi bagian penting yang perlu diperkuat.
Dari sisi cuaca, kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran. BMKG mencatat suhu maksimum normal pada Agustus berada di sekitar 34,1 derajat Celsius, sedangkan suhu ekstrem di lapangan dapat mencapai 35 hingga 36 derajat Celsius.
Kecepatan angin pada Juli bahkan sempat mencapai 10,8 meter per detik. Angka tersebut berada di atas kondisi normal yang berkisar 6–8 meter per detik.
Kombinasi lahan kering, suhu tinggi dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Meski demikian, hasil pemantauan satelit Himawari terbaru belum menunjukkan adanya titik api yang terkonfirmasi di Gorontalo.
Komisi I juga meminta informasi mengenai kondisi gelombang laut dan kecepatan angin terus disampaikan kepada nelayan serta pengguna kapal kecil. BMKG menyebut informasi cuaca maritim harian dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui tinggi gelombang, kecepatan angin dan wilayah perairan yang berisiko.
Kunjungan tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi DPRD, BMKG, pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait.
Komisi I menilai data ilmiah BMKG harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, mulai dari penanganan kekeringan dan krisis air, perlindungan sektor pertanian, pencegahan karhutla, keselamatan pelayaran hingga mitigasi gempa dan tsunami.
