Tabayyun.co.id, GORONTALO – Masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dinilai semakin kompleks. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menegaskan, kasus ini menjadi salah satu isu prioritas pemerintah karena banyak warga Indonesia menjadi korban di kawasan Asia Tenggara, terutama Myanmar dan Kamboja.
“Pemeriksaan CPPO di Indonesia kait dengan masalah TPPO di Indonesia itu cukup krusial. Ya, ini kan menjadi salah satu isu yang mana pemerintah Presiden Indonesia itu sendiri juga memprioritaskan masalah terkait dengan TPPO,” ujar Abie Sancaya UNODC dalam rapat bersama Imigrasi Gorontalo. Rabu,10/09/25.
Ia menjelaskan, modus baru TPPO yang belakangan marak adalah pemaksaan korban untuk bekerja di pusat penipuan (scam center). Bentuk kejahatan ini masih jarang dibicarakan, namun jumlah kasus yang muncul cukup tinggi.
“Yang terakhir itu banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban TPPO di wilayah Asia Tenggara di Myanmar, di Kamboja seperti itu, di mana itu adalah TPPO Force criminality yang mana mereka dipaksa untuk melakukan scam,” katanya.
Menurut UNODC, setiap laporan harus diverifikasi dengan cermat. Jika unsur TPPO tidak terpenuhi, maka kasus tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai perdagangan orang.
Kerja sama UNODC dengan Imigrasi Gorontalo disebut penting untuk mencegah dan menangani kasus TPPO. Ia menambahkan, banyak laporan yang masuk hanyalah puncak gunung es karena data resmi belum sepenuhnya menggambarkan jumlah kasus di lapangan.
“Kasus TPPU merupakan kasus gunung es ya banyak yang kami terima, yang ditemukan di lapangan, data yang kami punya tidak merepresentasikan jumlah kasus yang sesungguhnya. Jadi, makin banyak kegiatan yang dilakukan untuk race awareness untuk meningkatkan kapasitas itu akan makin bagus,” pungkasnya.
