“Ini Bayar Apa Saja?” Keluhan Warga, Biaya Samsat Kota Gorontalo Ramai di Medsos

TABAYYUN.CO ID, KOTA GORONTALO- Keluhan mengenai biaya pengurusan administrasi kendaraan di Samsat Kota Gorontalo ramai diperbincangkan warga di media sosial.

Sejumlah masyarakat mengaku kebingungan dengan rincian pembayaran saat mengurus pajak kendaraan maupun pergantian pelat nomor.

Topik ini mencuat setelah akun Facebook bernama Olla Libra membagikan pengalamannya ketika melakukan pergantian pelat kendaraan di Samsat Kota Gorontalo.

Unggahan tersebut kemudian memancing berbagai komentar dari warga lain yang mengaku mengalami hal serupa.

Baca Juga :  Adhan Dambea Soroti Peran PPPK Paruh Waktu, Gaji Rendah Dinilai Tak Manusiawi, Perintahkan Kenaikan Upah di Bawah Rp 1 Juta

Sebagian warga mengaku tidak memperoleh penjelasan rinci mengenai komponen biaya yang dibayarkan.

Situasi itu membuat sejumlah masyarakat memilih mengikuti seluruh proses tanpa banyak bertanya agar pengurusan cepat selesai.

“Kadang kita cuma ingin urusan cepat beres, tapi tetap ingin tahu jelas biaya yang dibayar untuk apa saja,” tulis salah satu warganet dalam kolom komentar.

Keluhan lain juga muncul terkait minimnya informasi yang dianggap mudah dipahami masyarakat saat berada di loket pelayanan.

Baca Juga :  Jelang Operasi Zebra, Polres Gorontalo Matangkan Taktik dan Sasaran Penindakan

Beberapa warga berharap ada transparansi yang lebih terbuka agar tidak menimbulkan prasangka maupun kebingungan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Samsat Kota Gorontalo, Dedy, menegaskan seluruh biaya pelayanan yang dikenakan telah mengacu pada aturan resmi pemerintah.

Menurut dia, tarif layanan administrasi kendaraan bermotor mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri.

Baca Juga :  Pemberantasan Miras Sudah 90 Persen, Wali Kota Adhan: Razia Harus Tetap Jalan

“Biaya PNBP yang dikenakan sesuai dengan aturan pemerintah dan hanya itu yang dimintakan,” kata Dedy saat dikonfirmasi. (Rabu 13/05/26.) Dilansir dari Hibata.id

Ramainya pembahasan ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan mudah dipahami.

Warga berharap proses administrasi kendaraan tidak hanya cepat dan tertib, tetapi juga memberi rasa nyaman tanpa meninggalkan pertanyaan soal biaya yang harus dibayar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *