TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KAKNPI) Provinsi Gorontalo masa bakti 2026–2029 resmi dilantik, Minggu (20/9/2026).
Pelantikan berlangsung di Gedung Pertemuan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo dan dirangkaikan dengan silaturahmi keluarga besar alumni KNPI.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus DPP KAKNPI, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat serta sejumlah alumni KNPI.
Dalam kepengurusan periode 2026–2029, Idrus M. Thomas Mopili dipercaya sebagai Ketua DPD KAKNPI Provinsi Gorontalo. Sementara posisi Sekretaris dipercayakan kepada Moh. Abd. Ghaliebi I. Lahijun.
Dalam sambutannya, Idrus menegaskan pelantikan tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni organisasi.
Menurutnya, momentum itu harus menjadi ruang untuk kembali menyatukan para alumni KNPI yang kini telah memiliki latar belakang profesi, daerah dan pilihan politik yang beragam.
Keberagaman tersebut, kata Idrus, tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan.
Para alumni KNPI diharapkan dapat kembali memperkuat jejaring dan semangat pengabdian yang pernah dibangun ketika masih aktif dalam organisasi kepemudaan.
Idrus juga menilai alumni KNPI perlu diberikan ruang lebih besar untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah, termasuk melalui sektor ekonomi dan dunia usaha.
“Korps Alumni KNPI harus mampu menjadi wadah untuk menyatukan kembali para alumni dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Gorontalo,” demikian salah satu pokok yang disampaikan dalam sambutannya.
Ia menyatakan jajaran alumni KNPI siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengawal berbagai program pembangunan.
Selain itu, pengalaman para alumni di berbagai bidang diharapkan dapat ditularkan kepada generasi muda melalui proses regenerasi dan mentoring.
Dorong Kemandirian Ekonomi
Sementara itu, Ketua Umum Korps Alumni KNPI Dr. H. M. Azis Syamsuddin menekankan perlunya perubahan orientasi organisasi.
Menurutnya, KAKNPI tidak semestinya hanya bergerak dalam ruang politik, tetapi juga perlu membangun kemandirian ekonomi.
Para alumni didorong untuk mengembangkan jaringan bisnis, membangun kerja sama dan menciptakan kegiatan usaha yang mampu menghasilkan pendapatan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Jaringan alumni juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan pelaku UMKM lokal dengan investor maupun dunia usaha melalui kolaborasi dan business matching.
Azis turut menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Alumni KNPI diharapkan tidak terus bergantung pada proposal maupun bantuan, tetapi mampu membangun usaha yang mandiri dan berkelanjutan.
Gubernur Bicara Ekonomi Gorontalo
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan jajaran DPD KAKNPI Provinsi Gorontalo yang baru dilantik.
Ia berharap KAKNPI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah.
Gusnar juga mengungkapkan kedekatan historisnya dengan KNPI. Ia pernah aktif sebagai pengurus sekaligus Wakil Ketua KNPI Sulawesi Utara periode 1983–1985.
Dalam pemaparannya, Gusnar menyebut kemampuan fiskal Provinsi Gorontalo masih terbatas, sekitar Rp1,2 triliun.
Meski demikian, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Gorontalo tetap berada di atas rata-rata nasional.
Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada 2025 disebut mencapai 6,7 persen. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 7,68 persen pada triwulan I dan 6,62 persen pada triwulan II.
Menurut Gusnar, capaian tersebut tidak hanya ditentukan kemampuan APBD, tetapi juga aktivitas sektor swasta, investasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Potensi Pertambangan
Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas potensi sektor pertambangan sebagai salah satu bagian dari aktivitas ekonomi Gorontalo.
Disebutkan terdapat dua proyek pertambangan berskala besar. Sektor barat di Kabupaten Pohuwato disebut telah beroperasi, sementara sektor timur masih dalam tahap pembangunan infrastruktur menuju operasional.
Selain itu, terdapat sekitar 20 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Gorontalo yang disebut tengah diarahkan untuk mendapatkan penetapan dan perizinan sesuai ketentuan pemerintah.
Untuk pertambangan rakyat, salah satu persyaratan yang disampaikan adalah pembentukan koperasi sebagai wadah masyarakat dalam mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Pembahasan tersebut menekankan pentingnya pengelolaan potensi sumber daya daerah secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelantikan DPD KAKNPI Provinsi Gorontalo menjadi momentum konsolidasi bagi para alumni KNPI untuk kemb
