TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Program percepatan pembangunan Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah desa belum dapat merealisasikan pembangunan gerai akibat persoalan lahan yang hingga kini belum terselesaikan.
Kendala tersebut ditemukan di beberapa wilayah, termasuk Desa Tilote dan Desa Pontolo. Masalah yang muncul bervariasi, mulai dari kondisi lokasi yang dinilai kurang layak hingga sengketa terkait status kepemilikan tanah.
Di Desa Tilote, pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang sebelumnya direncanakan berada di Dusun III akhirnya dibatalkan. Hasil evaluasi menunjukkan lokasi tersebut tidak memenuhi kebutuhan pengembangan usaha karena akses menuju area hanya melalui jalan setapak.
Selain itu, posisi lahan yang berada di tengah kawasan permukiman warga dianggap kurang mendukung untuk dijadikan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam jangka panjang.
Kepala Desa Tilote, Burhanudin Ismail, mengatakan lokasi tersebut telah ditinjau bersama sejumlah pihak, termasuk aparat Babinsa. Dari hasil peninjauan, lahan dinilai tidak memenuhi kriteria untuk pembangunan gerai.
Sementara itu, hambatan berbeda terjadi di Desa Pontolo. Pemerintah desa semula berencana memanfaatkan lahan bekas pasar yang sudah tidak lagi difungsikan untuk pembangunan gerai koperasi.
Namun, rencana tersebut menemui kendala setelah keluarga ahli waris yang pernah menghibahkan tanah itu menyatakan keberatan. Akibatnya, pemanfaatan lahan tidak dapat dilanjutkan.
Kepala Desa Pontolo, Yunfransiska Abd Gias, menjelaskan bahwa setelah muncul penolakan dari pihak keluarga penghibah, penguasaan lahan kembali berada di tangan ahli waris. Persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendapatkan tindak lanjut.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, menyatakan pihaknya akan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait guna mencari jalan keluar atas berbagai kendala yang muncul.
“Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo akan mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah kabupaten, agar hambatan yang terjadi di lapangan dapat segera diselesaikan dan program Kopdes Merah Putih tetap berjalan sesuai target,” ujar Fadli Poha.
Menurut Fadli, persoalan yang terjadi di Desa Tilote maupun Desa Pontolo mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program Kopdes Merah Putih di daerah. Karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor agar persoalan lahan dan administrasi dapat segera dituntaskan.
Ia menambahkan, DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen mengawal keberlangsungan program tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa.
Program Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, memperluas akses ekonomi di tingkat desa, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
