TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo turun langsung melakukan peninjauan lapangan untuk memantau perkembangan pembangunan Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD menemukan berbagai kendala yang dinilai menghambat percepatan pembangunan gerai koperasi, mulai dari persoalan lahan hingga proses administrasi hibah aset daerah yang belum rampung.
Di Desa Helumo, Kabupaten Bone Bolango, pemerintah desa mengalami kesulitan menyediakan lahan pembangunan karena belum tersedia aset pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan. Kondisi semakin rumit lantaran harga tanah di wilayah tersebut dinilai cukup tinggi karena berada di sekitar kawasan kampus.
Sementara di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo, pembangunan gerai koperasi masih menunggu kepastian administrasi penggunaan lahan. Pemerintah kelurahan sebelumnya telah mengusulkan pemanfaatan lahan di kawasan RS Ainun Habibie, namun hingga kini belum mendapat jawaban resmi dari pihak rumah sakit.
Berbeda dengan dua wilayah sebelumnya, di Desa Buata, Kecamatan Botupingge, lahan milik Pemerintah Provinsi Gorontalo sebenarnya telah tersedia. Namun proses hibah aset tersebut belum juga mendapatkan persetujuan administrasi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menjadi alasan terhambatnya program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat desa.
“Program ini untuk rakyat. Jangan sampai mandek hanya karena urusan lahan. DPRD akan mendorong Pemprov dan Pemkab segera memetakan aset yang bisa dipakai. Kalau perlu, kita fasilitasi percepatan hibah atau pinjam pakai,” ujar Ridwan, Minggu (10/5/2026).
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha. Ia mengatakan pihaknya segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait untuk membahas solusi atas persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Di Helumo memang berat karena tanah sudah komersial. Di Hepuhulawa tinggal menunggu niat baik RS Ainun, dan di Buata tinggal keputusan Pemprov. Kami akan panggil BPKAD, Biro Hukum, dan OPD terkait minggu depan. Targetnya harus ada solusi konkret,” tegas Fadli.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo juga memastikan akan memfasilitasi koordinasi lintas instansi guna mempercepat penyelesaian hambatan administrasi pembangunan gerai koperasi tersebut.
Program Kopdes Merah Putih sendiri menjadi salah satu program penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan gerai koperasi di desa dan kelurahan di Gorontalo.
