TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo terus mengawal upaya pemulihan lahan persawahan yang terdampak aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Melalui kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (16/7/2026), DPRD mendorong percepatan pembangunan infrastruktur irigasi sebagai solusi bagi petani.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, bersama jajaran anggota Komisi II dalam rangka berkonsultasi mengenai penanganan kerusakan lahan pertanian melalui penyediaan sumber air yang memadai.
Mikson Yapanto mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang telah dilakukan Komisi II bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sekitar satu hingga dua bulan lalu.
Menurutnya, hasil pertemuan kali ini memberikan kepastian bahwa pemerintah pusat akan memprogramkan pembangunan sumur di kawasan persawahan Duhiadaa dan Taluduyunu yang mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI.
“Alhamdulillah, hari ini kami telah melakukan pertemuan dengan pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Kami mendapatkan kepastian bahwa untuk area persawahan di wilayah Duhiadaa dan Taluduyunu yang mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI akan diprogramkan pembangunan sumur sebagai solusi penyediaan sumber air bagi lahan pertanian,” ujar Mikson.
Ia menjelaskan, dalam rencana awal pemerintah telah mengalokasikan pembangunan 16 titik sumur untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di kawasan tersebut.
Namun demikian, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengusulkan penambahan 20 titik sumur agar cakupan layanan irigasi semakin luas dan mampu mempercepat pemulihan produktivitas lahan pertanian masyarakat.
Menurut Mikson, penguatan infrastruktur irigasi menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus membantu petani yang selama ini mengalami penurunan hasil produksi akibat rusaknya sumber air dan lahan pertanian.
“Kami berharap usulan penambahan titik sumur ini dapat disetujui sehingga kebutuhan air bagi lahan persawahan masyarakat benar-benar terpenuhi dan aktivitas pertanian dapat kembali berjalan optimal,” katanya.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan terus mengawal proses penganggaran hingga pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya segera dirasakan oleh para petani, khususnya di wilayah Duhiadaa dan Taluduyunu.
Pembangunan infrastruktur irigasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam penyediaan air, tetapi juga menjadi langkah berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.
