Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau PT SUL, Pastikan Harga Jagung Sesuai Standar

Tabayyun.co.id, GORONTALO UTARA – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke PT Santosa Utama Lestari di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (16/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau distribusi serta harga penjualan jagung yang menjadi salah satu komoditas utama daerah.

Rombongan Komisi II meninjau langsung fasilitas perusahaan, termasuk gudang penampungan jagung dengan kapasitas mencapai 11 ribu ton.

Kunjungan ini juga menindaklanjuti informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan penurunan harga pembelian jagung.

Baca Juga :  Komisi III Provinsi DPRD Gorontalo Minta Pemerintah Pusat Lanjutkan Revitalisasi Danau Limboto di 2026

Namun, setelah dilakukan klarifikasi dengan pihak manajemen perusahaan, informasi tersebut disebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Manajemen PT SUL menegaskan harga pembelian jagung di perusahaan itu tetap berada pada angka Rp5.600 per kilogram tanpa potongan.

Jagung yang dikumpulkan selanjutnya didistribusikan ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Banjarmasin, dan wilayah lain sebagai bahan baku pakan ternak.

Baca Juga :  Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Suyuti Gelar Bukber ke-8 Bersama Masyarakat Mongolato

Di sisi lain, masyarakat saat ini menghadapi kendala keterlambatan proses panen. Kondisi itu dipicu keterbatasan tenaga kerja karena sebagian warga beralih bekerja di sektor pertambangan.

Akibatnya, petani kesulitan mendapatkan pekerja saat musim panen berlangsung.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan kunjungan tersebut penting untuk memastikan harga jagung tetap stabil dan distribusi hasil panen berjalan lancar.

Baca Juga :  Forkopimda Gorontalo Bahas Isu Strategis, Sektor Pertambangan Jadi Sorotan

“Kami ingin memastikan bahwa harga pembelian jagung tetap sesuai standar dan tidak merugikan petani. Selain itu, distribusi juga harus berjalan dengan baik agar hasil panen masyarakat dapat terserap maksimal,” ujar Mikson.

Ia menambahkan pihaknya akan terus melakukan pengawasan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi atas persoalan yang dihadapi petani, termasuk kekurangan tenaga kerja saat panen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *