Tabayyun.co.id, GORONTALO — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi perencanaan dan pembangunan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi vertikal. Pertemuan tersebut membahas berbagai usulan program terkait kebutuhan air tanah, penyediaan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Rapat juga menyoroti pemenuhan Readiness Criteria (RC) sebagai syarat penting dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur di daerah.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan bahwa dari berbagai pembahasan yang berlangsung, terdapat sejumlah poin penting yang disepakati bersama oleh seluruh pihak yang hadir.
Salah satu hal utama yang ditekankan adalah pentingnya memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, balai terkait, serta DPRD dalam menangani persoalan infrastruktur.
Menurut Espin, koordinasi yang solid sangat diperlukan agar berbagai persoalan pembangunan di Provinsi Gorontalo dapat diselesaikan secara terpadu.
Selain itu, rapat juga menyinggung perlunya kejelasan terkait penetapan Surat Keputusan (SK) kewenangan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota. Persoalan tersebut kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Espin menilai seluruh pihak perlu mengesampingkan ego sektoral agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.
“Apabila ada informasi dari kementerian terkait program pembangunan, maka akan segera kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Begitu pula jika ada hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah provinsi, khususnya kepada Gubernur, maka kami akan segera berkoordinasi dan melakukan audiensi bersama,” ujar Espin.
Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan rencana koordinasi terkait unit desain perencanaan. Pihak balai menyebutkan bahwa hal ini akan ditindaklanjuti melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan melibatkan para perencana dari seluruh daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan solusi perencanaan yang lebih matang, termasuk melalui improvisasi teknis. Terlebih, Balai Sungai memiliki sumber daya manusia dengan sertifikasi khusus dalam pekerjaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air.
Komisi III juga meminta seluruh Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten/kota agar memperkuat komunikasi lintas daerah. Untuk mempermudah koordinasi, DPRD berencana mengumpulkan nomor kontak para kepala dinas sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat dan efektif.
Selain isu infrastruktur air, rapat juga membahas rencana hilirisasi sektor peternakan di wilayah Tolango yang menjadi program Gubernur Gorontalo. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah.
Komisi III menilai perlu adanya rekomendasi kepada Gubernur serta kemungkinan peninjauan lapangan bersama Balai Sungai guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung di wilayah tersebut.
Sementara itu, perwakilan dari Kabupaten Boalemo juga menyampaikan adanya persoalan sungai di lokasi pembangunan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar program strategis nasional tersebut tidak mengalami hambatan.
Espin menegaskan bahwa setiap program pembangunan tentu memiliki tantangan. Namun melalui koordinasi dan kerja sama yang baik, berbagai kendala dapat diatasi secara bertahap.
Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta balai teknis telah memberikan sejumlah capaian positif bagi daerah.
“Dengan kolaborasi tersebut pula, kita berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar satu persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Selain itu, Provinsi Gorontalo juga mencatat capaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri, provinsi tersebut menempati peringkat pertama dalam hal pendapatan daerah serta berada di posisi lima dalam penggunaan anggaran dengan total sekitar Rp1,5 triliun pada tahun 2025.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi III bersama seluruh pihak yang terlibat sepakat membentuk grup komunikasi bersama. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi serta mempermudah tindak lanjut berbagai program pembangunan di Provinsi Gorontalo.
