Tabayyun.co.id, GORONTALO — Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Marisa Selatan, Kabupaten Pohuwato, untuk memantau pelaksanaan Program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD guna memastikan program bantuan sosial berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Rombongan Komisi IV diterima Sekretaris Desa Marisa Selatan, Rikman Kasim. Dalam kunjungan itu, anggota dewan meninjau langsung proses pelaksanaan program sekaligus berdialog dengan masyarakat penerima manfaat.
Program BLP3G merupakan bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditujukan bagi masyarakat rentan. Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam.
Sasaran utama program ini ialah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk kelompok lanjut usia serta penyandang disabilitas. Program tersebut dibiayai melalui APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran berjalan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Dzikyan, mengatakan hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan penyaluran bantuan berjalan cukup baik.
Menurut dia, capaian itu juga dipengaruhi dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang memperluas jangkauan penerima manfaat.
“Pada tahun sebelumnya, jumlah penerima bantuan relatif lebih banyak karena adanya dukungan melalui pokir. Namun pada tahun 2026, penyaluran dilakukan secara reguler tanpa intervensi tersebut, sehingga jumlah penerima mengalami penurunan signifikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah penerima bantuan di Desa Marisa Selatan saat ini hanya sebanyak 9 orang. Angka itu menurun tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai puluhan hingga ratusan penerima.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IV dalam mengevaluasi efektivitas serta pemerataan penyaluran bantuan pangan.
“Kami merekomendasikan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang penerima manfaat di setiap desa. Penyaluran tidak hanya difokuskan pada kategori lansia, tetapi juga memperhatikan masyarakat miskin lainnya yang belum tersentuh program,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo berharap program BLP3G terus diperbaiki, baik dari sisi validitas data, mekanisme distribusi, maupun pemerataan manfaat agar benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
