Tabayyun.co.id, Gorontalo — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,Dapil Kota Gorontalo Meyke Camaru, menilai program bantuan bibit jagung yang digagas Pemerintah Provinsi Gorontalo,tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah perkotaan.
Hal itu disampaikan Meyke saat menutup kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2025–2026 di Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Kamis (30/10/25).
Menurut Meyke, masyarakat di daerah pemilihannya tidak memiliki lahan yang memadai untuk kegiatan pertanian skala besar.
Ia melihat, kebijakan pemberian bibit jagung lebih tepat diterapkan di wilayah kabupaten yang masih memiliki kawasan pertanian luas.
“Tentunya,kita sudah melihat bahwa tidak ada terdapat sesuai dengan RT RW lokasi untuk pertanian, bahkan untuk persawahan aja untuk resapan itu persentasenya sudah sangat kecil, jadi untuk langkah siput pertanian dengan luasan yang besar itu sudah tidak memungkinkan sehingga memang itu lebih teralokasi kepada kawasan-kawasan atau kepada kabupaten yang memiliki kawasan yang tersedia,” ujar Meyke.
Meyke menambahkan, karakteristik masyarakat Kota Gorontalo lebih banyak bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibandingkan bertani.
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan program yang dapat memperkuat sektor produktif masyarakat kota.
“Untuk jagung itu sudah minim karakter. Karakteristik masyarakat di Dapil kami, Dapil Kota Gorontalo, ibu-ibu semua masyarakatnya begitu, kami hampir semua pelaku industri kecil atau pelaku UMKM,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Meyke juga menyoroti pentingnya perubahan arah anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat perkotaan.
Ia menyebut, berkat komunikasi intens dengan pemerintah provinsi, telah disepakati adanya alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk Provinsi Gorontalo dan Rp350 juta untuk Kota Gorontalo, yang akan segera disalurkan kepada masyarakat.
Selain itu, Meyke juga memprioritaskan program pasar murah sebagai bentuk nyata dukungan bagi masyarakat kecil. Program ini, kata dia, mendapat subsidi besar agar warga bisa membeli bahan pokok dengan harga terjangkau.
“Insya Allah dua minggu dari hari ini kita selenggarakan pasar murah bagi penerima manfaat, dan kami menyampaikan bahwa ini bukan bawaan anggota DPR ini bukan bawaan gubernur, bukan bawaan Pak Wali Kota, nggak, ini uang pajak rakyat yang masuk ke pemerintah dan kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pangan murah, yaitu pasar murah,” jelas Meyke.
Ia juga meminta agar pelaksanaan pasar murah dilakukan secara terbuka dan merata, sehingga masyarakat yang tidak memiliki kupon tetap bisa membeli kebutuhan pokok di lokasi kegiatan.
Di akhir kegiatan, Meyke mengajak warga untuk aktif menyampaikan aspirasi mereka selama masa reses berlangsung.
Ia berharap seluruh masukan dari masyarakat dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga Kota Gorontalo.
